Komisi C DPRD Provinsi DKI Jakarta mengusulkan kegiatan anggaran revitalisasi trotoar di tahun 2020 tetap dilanjutkan meski secara keseluruhan APBD tahun 2020 mengalami penyesuaian.
Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Rasyidi HY menilai, selain mempertimbangkan aspek estetika Ibukota, revitalisasi berperan penting untuk menggenjot pendapatan daerah dari pajak reklame di atas trotoar.
“Karena trotoar sekarang ini ada pengaruh juga karena ada pembangunan dari Kota Jakarta, seperti pajak reklame dan sebagainya. Kemudian kalau seandainya jalannya juga bagus, sehingga reklame-reklame itu akan menjadi pemasukan pajak buat daerah kita (DKI Jakarta) itu dasarnya,” ujarnya pada rapat kerja bersama Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (SDA) di Gedung DPRD DKI, Kamis (4/6).
Selain itu, Rasyidi menilai bahwa animo masyarakat untuk menggunakan trotoar sebagai sarana mobilitas masyarakat berjalan kaki di wilayah strategis Ibukota kini juga semakin pesat. Sehingga menurutnya, trotoar yang sudah direvitalisasi akan merangsang para pengiklan untuk memasang reklame di setiap ruas jalan. Semisal, penggunaan reklame digital melalui Light Emitting Diode (LED).
“Kemudian kalau misalnya sekarang orang-orang kalau keluar dari MRT ingin jalan kaki seperti di luar negeri. Kita berharap dari adanya trotoar ini masyarakat itu bisa memakai sarana itu sekaligus melihat reklame yang tersedia, apalagi sekarang reklame sudah banyak pakai yang LED,” terangnya.
Hal senada juga diungkapkan Anggota Komisi C DPRD DKI S Andyka. Ia menuturkan, kegiatan pelaksanaan anggaran yang dilakukan SKPD bidang teknis seperti Dinas Bina Marga seyogyanya perlu dilanjutkan guna mendongkrak potensi penerimaan daerah yang mungkin akan terjadi dari sektor bisnis reklame. Sehingga menurutnya, kegiatan revitalisasi trotoar nantinya juga perlu diselaraskan dengan pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) guna menciptakan konsep revitalisasi trotoar berbasis street furniture.
“Kalau trotoar ini ditata dan dikelola dengan baik, kemudian dipasang street furniture nanti pada akhirnya akan membawa pendapatan kita dari reklame, belum lagi penggunaan dari Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) ini. Makanya saya katakan bahwa anggaran terkait penggunaan trotoar jangan dimatikan semuanya,” ujarnya.
Meski demikian, Andyka berharap agar Dinas Bina Marga turut memperhatikan potensi rasionalisasi yang akan dilakukan Dinas Bina Marga sebagai leading sektor untuk melanjutkan revitalisasi trotoar di tahun 2020 sesuai dengan kemampuan APBD DKI terkini.
“Jadi perlu sesuai dengan kemampuan keuangan (APBD) kita. Artinya bahwa kalau memang tiga (trotoar) ini setelah penataan trotoar menjadi lebih baik lebih bagus secara otomatis pendapatan dari street furniture ini bisa berjalan,” ungkap Andyka.
Sementara itu, Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta Hari Nugroho mengatakan bahwa pihaknya telah menyeleksi skala prioritas dalam pelaksanaan kegiatan revitalisasi trotoar. Upaya tersebut perlu dilakukan mengingat realokasi anggaran untuk penanganan dan pemulihan Covid-19 di seluruh kegiatan pembangunan.
“Karena itu kalaupun memang itu (trotoar) harus kita kerjakan kita sudah membuat skala prioritas kira-kira jalan mana saja yang akan kita kerjakan,” terangnya.
Dengan demikian, Hari mengatakan bahwa pihaknya sejauh ini menyatakan siap untuk melanjutkan revitalisasi trotoar di sebagian titik trotoar jalan yang seharusnya direvitalisasi sebanyak 7 titik di tahun 2020. Dimana, salah satunya adalah revitalisasi trotoar Jalan Juanda dan KH. Mas Mansyur Jakarta yang bersinggungan dengan Stasiun Juanda yang sudah kembali beroperasi.
“Kita sudah sampaikan bahwa (revitalisasi) itu akan dilakukan di Jalan Juanda, karena Stasiun Juanda ini kan sudah diperbaiki didalamnya, kalau diluar belum jadi kalau trotoarnya diperbaikin jadi itu menjadi bagus, nantinya orang menuju stasiun itu mereka akan nyaman. Kemudian di Jalan H. Mas Mansyur dari Thamrin belok ke kebon kacang itu satu yang bagus juga dirasakan manfaatnya, tentunya itu yang akan menjadi skala prioritas” tandasnya. (DDJP/alw/oki)