Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta mengusulkan pengalokasian anggaran untuk subsidi transportasi laut dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
Ketua Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta Mujiyono menjelaskan, anggaran subsidi itu untuk pembelian dan perawatan kapal sebagai sarana penunjang warga dari dan menuju Kepulauan Seribu.
“Tadi ada usulan Komisi A yang sangat bisa diperjuangkan adalah subsidi transportasi, di dalam APBD kita ada subsidi yang sangat besar, triliunan kenapa tidak dialokasikan untuk transportasi laut Kepulauan Seribu,” ujar Mujiyono di kantor Bupati Administrasi Kepulauan Seribu, Pulau Pramuka, Jumat (17/5).
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono. (dok.DDJP)
Kemunculan usulan itu dilatarbelakangi belum ada moda transportasi yang bersiaga di setiap pulau berpenghuni. Sehingga warga harus menyewa kapal dengan biaya mahal untuk menyeberang antarpulau.
“Kapal warga yang dari kayu itu sewa tuh karena enggak disubsidi, makanya harganya tinggi,” ungkap Mujiyono.
Ia berharap, pengadaan transportasi laut bisa memudahkan mobilitas warga dengan harga terjangkau. Hal itu tentunya akan menjadi salah satu pemikat investor. “Yang paling penting transportasi antar pulau. Kalau ini bagus dan memadai, ini bisa banyak meng-cover banyak hal,” tutur Mujiyono.
Di kesempatan yang sama, Bupati Kepulauan Seribu Junaedi mengaku, warga sangat membutuhkan transportasi antarpulau.
“Perlu adanya peningkatan armada layanan kapal. Apalagi antarpulau itu jaraknya jauh-jauh. Sementara transportasi kapal tidak ada,” ucap Junaedi.
Dari informasi yang dihimpun, APBD 2024 mensubsidi transportasi hanya untuk Transjakarta Rp3,90 triliun, MRT Jakarta Rp592,9 miliar, dan LRT Rp296,3 miliar. (DDJP/yla/gie)