Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengusulkan pengadaan klinik di tingkat rukun warga (RW). Harapannya, mempermudah warga untuk mengakses layanan kesehatan.
Menurut koordinator Komisi E DPRD DKI Jakarta itu, kini masih banyak warga kalangan bawah dan orang lanjut usia (lansia) masih sulit mengakses layanan Kesehatan. Hal itu terjadi lantaran kendala jarak ke tempat layanan Kesehatan hingga rumitnya administrasi.
“Saya ingin layanan klinik di tiap RW, masyarakat sudah patuh dengan membayar pajaknya tiga belas jenis pajak dan kewajiban pemerintah memberikan layanan dasar, kemanusiaan yaitu pendidikan dan kesehatan,” ujar Khoirudin di gedung DPRD Provinsi DKI Jakarta, Kamis (16/5).
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin. (dok.DDJP)
Ia ingin klinik tingkat RW sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memiliki peran penting.
Utamanya terkait pemberian aksesibilitas, kegiatan pemeriksaan tahap awal, sosialisasi pencegahan penyakit tertentu, dan pengobatan secara dini.
Selama ini, sambung Khoirudin, peran pos pelayanan terpadu (Posyandu) yang berada di tingkat RW sudah sangat baik.
Warga sangat terbantu, sebab Posyandi menjadi garda terdepan dalam memberikan layanan Kesehatan. Hanya saja, belum terdapat dokter yang berjaga.
“Pelayanan Posyandu di Jakarta secara normatif sudah lumayan, artinya memang ada dan layanannya sudah dirasakan. Cuma kalau klinik lebih optimal,” tutur Khoirudin.
Tak hanya itu, ia juga minta pelayanan di Posyandu bisa lebih ditingkatkan dengan cara memberikan pelatihan keterampilan dasar pelayanan kesehatan, pengelolaan Posyandu, pelayanan dasar bagi bayi, balita, dan lansia kepada para kader.
“Harus ada pelatihannya, biar ada standar layanan, selama ini kan masing-masing improve, tidak ada pelatihannya. Mestinya ada,” pinta Khoirudin.
Ia juga menilai, sarana dan prasarana yang belum memadai membuat pelayanan Posyandu di sejumlah daerah belum optimal.
Untuk itu, ia mengimbau Pemprov DKI segera melengkapi alat kesehatan di seluruh Posyandu guna meningkatkan kualitas pelayanan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
“Belum maksimal alatnya. Kadang-kadang dewan ditodong untuk beliin alat timbang bayi, mestinya bisa diberikan pemerintah,” tukas Khorudin. (DDJP/yla/gie)