Kalangan legislatif di Kebon Sirih meminta Pemprov DKI menggandeng Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) untuk memastikan kudapan takjil yang diperjualbelikan selama Ramadan terbebas dari penggunaan pengawet, boraks, pewarna kimia, dan formalin.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Boyke Hasiholan Simanjuntak berharap, pengecekan kudapan dilaksanakan secara rutin. Sehingga makanan yang warga konsumsi bebas dari bahaya. Apalagi tren war takjil dipertengahan Ramadan semakin ramai, penjual takjilpun semakin menjamur di jalan-jalan protokol.
“Harus ada pengawasan yang ketat terhadap makanan yang dijual supaya masyarakat mendapatkan makanan yang sehat. Pemprov DKI Jakarta harus rutin melakukan pengawasan di pasar atau tempat-tempat penjualan takjil untuk mengamankan makanan masyarakat yang berpuasa dari kandungan zat kimia berbahaya,” ujar Boyke di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (28/3).
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Boyke Hasiholan Simanjuntak. (dok.DDJP)
Boyke juga mendorong Pemprov DKI proaktif melakukan sosialisasi kepda para pedagang agar menjual kudapan yang higienis dan sehat tanpa bahan pengawet.
“Masyarakat harus menyambut baik kegiatan uji kandungan zat kimia di takjil, karena ini untuk kebaikan bersama terutama yang berpuasa, supaya ibadahnya makin khusuk,” tukas dia.
Selama Ramadan, mulai pukul 15.00 WIB, di sepanjang jalan protokol maupun perkampungan, menjamur penjual kudapan menu berbuka puasa. Mulai dari gorengan, lontong, cemilan manis maupun asin.
Tren war takjil pun menjadi ramai karena pembeli bukan hanya umat muslim, melainkan umat nasrani, hindu, dan budha pun turun membeli. (DDJP/bad/gie)