Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria meminta Dinas Pendidikan (Disdik) DKI mengkaji kebijakan sekolah gratis, baik negeri maupun swasta.
Sehingga tidak ada lagi ribuan ijazah siswa di sekolah swasta tertahan akibat menunggak biaya bulanan atau Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP).
“Sekolah gratis ini emang selalu ingin dicetuskan di komisi E dari 2019-2024 supaya tahun periode depan sekolah bisa gratis,” ujar dia usai rapat kerja pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) penggunaan APBD tahun 2023 di Grand Cempaka Resort and Convention, Bogor, Jawa Barat, Kamis (25/4).
Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria. (dok.DDJP)
Ia mengungkapkan, bila seluruh sekolah swasta gratis bisa memutus ketimpangan sosial dan tak perlu lagi ada program Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang saat ini penerima manfaatnya belum merata.
“Iya semua sekolah gratis. Jadi nanti udah enggak ada KJP lagi. Makanya tadi saya sengaja break rapat ini. Saya bilang supaya mereka kompromi dulu, bukan hanya sebatas lips service, kita mau dengarnya penjelasan kongkretnya,” tutur Iman.
Mengenai Kebijakan sekolah gratis, harap Iman, Pemprov DKI segera merealisasikan program tersebut agar para siswa dapat merasakan manfaat pendidikan secara merata baik negeri maupun swasta.
Harapan utamanya dapat memutus rantai kemiskinan akibat putus sekolah. “Alhamdulillah setelah dilakukan kajian kita akan membuat forum untuk lebih kongkrit lagi masalah ini. Harapannya ini bisa terwujud di periode yang akan datang,” ucap Iman.
Sementara itu, Asisten Kesejahteraan Rakyat Setda DKI Jakarta Widyastuti mengatakan, Dinas Pendidikan telah membuat kajian dan simulasi tentang pelaksanaan kebijakan sekolah gratis negeri dan swasta.
Namun tentunya hal tersebut masih butuh pendalaman yang lebih mendetail, seperti beberapa persyaratan dan data pendukung untuk menentukan tindaklanjutnya.
“Saya berharap ketika dibahas khusus tentang sekolah gratis, perlu dipertajam dan jangan sampai niat baik kita untuk memberikan sekolah gratis nanti menjadi bumerang bagi Pemprov,” ungkap dia.
Widyastuti khawatir, penerapan kebijakan tersebut menyebabkan penduduk dari luar Jakarta berbondong-bondong pindah domisili. Sehingga berpotensi menimbulkan masalah baru, seperti permukiman kumuh dan kemacetan lalu lintas jalan.
“Jadi kita berkaca dari pengalaman KJP dan Bansos, yang artinya kita tidak pernah menutup atau kita tidak bisa menghentikan migrasi penduduk. Artinya begitu tahu Jakarta sekolah gratis, tidak menutup kemungkinan migrasi penduduk bisa bertambah. Ini salah satu faktornya sehingga tentu harus ada data-data pendukung atau persyaratan yang menguatkan,” pinta dia.
Di kesemptan yang sama, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Purwosusilo mengaku, telah membuat sebuah simulasi atas usulan kebijakan sekolah gratis.
Bahkan sudah ada kategori yang dibuat menjadi lima klaster. Pertama, sekolah dengan kualitas dan pelayanan terburuk tidak mendapat program sekolah gratis.
Klaster kedua dan ketiga untuk sekolah dengan standar pelayanan baik dan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) serta uang pangkal yang terjangkau mendapatkan sekolah gratis.
Klaster empat dan lima untuk sekolah dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sangat baik namun uang SPP dan uang pangkal tinggi tidak mendapatkan program sekolah gratis.
Sehingga dengan perhitungan hasil simulasi yang telah dilakukan oleh Disdik, dibutuhkan tambah anggaran sekitar Rp500 sampi 800 miliar untuk merealisasikan impian skolah gratis.
“Ini baru gambaran saja, artinya belum final ya. Bahwa usulan program sekolah gratis ini kami sudah melakukan kajian. Kemudian tinggal mengerucut kosekuensinya bahwa tidak ada lagi yang namanya Bansos dan KJP,” tandas Purwosusilo. (DDJP/apn/gie)