Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau melaksanakan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi DKI Jakarta, Jumat (2/8).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk mengkonsultasikan pembahasan APBD tahun anggaran 2020. Namun disisi lain jajaran DPRD Riau akan menghadapi masa akhir periode di akhir Agustus 2019.
“Kendala ini hampir seluruh daerah di seluruh Indonesia, pembahasannya itu masuk ke periode yang sekarang. Makanya kita menanyakan pembahasan yang mendesak,” ujar Aherson, Ketua Komisi V DPRD Riau di gedung DPRD DKI Jakarta.
Salah satu pembahasan yang mendesak adalah pinjaman anggarn daerah untuk pembangunan infrastruktur. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Riau memproyeksikan pembangunan jalan penghubung antar kabupaten.
“Harapannya kita dapat menerima masukan yang cukup bagus dari DKI, dan dapat banyak belajar pengalaman dari DKI terkait masalah dan terobosan-terobosan yang dibuat, yang saya kira memang DKI ini dapat menjadi ikon kita untuk bisa bertukar pikiran dan saling memberikan masukan,” ungkap Aherson.
Pada kesempatan itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik menyarankan agar lebih berhati-hati dalam melakukan pinjaman daerah yang menyangkut dana daerah dalam pembangunan infrastruktur.
“Jadi saran saya hati-hati. Kalau Pemda ingin meminjam duit itu harus seizin DPRD, apalagi kalau pinjamannya itu dalam jangka waktu yang panjang hingga 20 tahun, kita harus berpikir beban APBDnya ini. DKI untuk hal itu tidak merekomendasi,” jelasnya.
Taufik menambahkan, dalam menjalankan fungsinya DPRD harus memiliki kontrol yang kuat terhadap permasalahan tersebut, karena hal itu dapat menjadi beban untuk rakyat di kemudian hari. Keputusan mengenai hal tersebut harus demi kepentingan masyarakat ke depan.
“Karena itu akan mempersulit untuk membuat APBD nantinya untuk menganggarkan pembayaran hutang. Ketika Riau itu ingin membangun jalan pesisir, ya prioritaskan saja dengan APBD yang ada untuk bangun jalan pesisir. Kalau ngga kuat angka duitnya, ya sebatas duit itu, cara meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya itu dapat bertahap,” tandasnya. (DDJP/ans/oki)