Komisi E DPRD DKI Jakarta mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) membenahi manajemen data penerima bantuan sosial (Bansos). Hal ini perlu dilakukan agar bantuan pemerintah efektif dan tepat sasaran.
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Oman Rohman Rakinda mengatakan, sejauh ini pengelola data penerima Bansos masih dilakukan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), seperti Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik), Dinas Sosial (Dinsos) bersama Biro Tata Pemerintahan (Tapem). Manajamen dinilai sering kali terjadi proses pendataan yang tumpang tindih di lapangan.
“Kami (Komisi E) minta di Jakarta ini punya satu SKPD yang menjadi penanggung jawab dari penyusunan data (bansos) ini. Mulai dari penyusunan using (penggunaan), collecting (pengumpulan) hingga verifikasi kemudian mengupdate data itu day to day,” ujarnya di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (9/6).
Oman menilai, penyelarasan data yang dilakukan secara terpusat setidaknya akan mempermudah para perangkat lingkungan seperti Rukun Tetangga (RT) hingga Rukun Warga (RW) dalam penyaluran Bansos yang dikelola Pemprov DKI kepada masyarakat lingkungan sekitar. Sebab menurutnya data penerima bansos dengan notabene masyarakat berkategori miskin dan rentan miskin sangat dinamis.
“Kami sebagai anggota dewan yang turun langsung ke warga di dapil-dapil kami, keluarga-keluarga di wilayah kami RT-RW itu banyak sekali penyimpangan data. Artinya kami tahu betul ada orang mampu tapi nerima, ada yang harusnya dia menerima sampai tiga putaran (bansos) ini juga tidak menerima, ini artinya kan masih ada yang salah jadi ini harus dikoordinasikan lagi semua SKPD duduk bareng dengan kami kemudian kita susun bareng-bareng untuk menunjuk siapa penanggung jawabnya,” terangnya.
Hal senada juga diungkapkan Anggota Komisi E DPRD DKI Achmad Nawawi. Menurutnya, Pemprov DKI sebagai pengelola program bansos di tingkat pemerintah daerah untuk membangun sebuah sistem terhadap penunjukan SKPD sebagai pengelola data dan informasi dengan program-program yang bersentuhan langsung kepada masyarakat, termasuk Bansos.
“Jadi kalau saya akan membuat data, saya akan minta kepada Sudin, saya minta kepada kecamatan, saya ngecek lagi kepada bagian-bagian yang menangani masalah data. Kita harus punya (data) kroscek final supaya data valid itu gimana,” ungkapnya.
Dengan demikian, ia melihat bahwa langkah tersebut akan berjalan lebih efektif jika ada sinergitas yang baik terhadap pemutakhiran data yang lebih menggambarkan kondisi terkini di lapangan. Sehingga, dalam penetapan sistem pengelolaan data dan informasi yang akan digunakan dalam program-program bidang kesejahteraan rakyat (Kesra) berjalan lebih optimal.
“Andaikan sistemnya dibangun dengan baik, saya fikir bisa satu dinas bisa. Sehingga pada dinas-dinas lain membutuhkan data itu tinggal minta saja, tidak perlu seluruh dinas itu membuat sistem pendataan,” ungkap Nawawi.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Irmansyah menerangkan bahwa pihaknya telah berupaya optimal dalam menyelaraskan data informasi penerima bansos DKI yang kini mulai dikelola pihaknya secara terpusat sejak penyaluran tahap ketiga berupa Beras seberat 25 kg kepada 1.254.337 Kepala Keluarga (KK) yang sudah dimulai sejak Rabu (3/6) pekan lalu. Dimana salah satunya, penyelerasan data tersebut kini juga telah dilakukan bersama Dinas Dukcapil DKI Jakarta sebagai leading sector data administrasi kependudukan.
“Kita sekarang sudah melakukan cleansing semua untuk tahap-tahapan berikutnya sudah mulai lebih cepat untuk berkoordinasi dengan Dukcapil. Karena semua data awal dari Kominfo sudah ada, kemudian porsi Dinas Sosial untuk penyiapan datanya, cleansingnya dan lain sebagainya akan lebih besar sehingga proses (penyelarasan) lebih cepat dengan Dukcapil,” terangnya.
Dengan demikian, pihaknya memastikan bahwa penyelarasan data penerima bansos DKI untuk tahap ketiga dan seterusnya akan berjalan lebih optimal di lapangan. Termasuk, mendorong para perangkat lingkungan RT-RW melaporkan data kriteria warga penerima bantuan dengan jujur.
“Percepatan-percepatan (penyelarasan) data kami lakukan, jadi kita bisa mendapatkan data yang sebersih mungkin. Kita tahu bahwa keseluruhan, kejujuran masyarakat juga diperlukan karena jujur banyak juga masyarakat yang bilang belum dapat taunya sudah tapi itulah kondisinya, mudah-mudahan melalui koordinasi kami dengan teman-teman di wilayah kemudian RT dan RW bisa mendata secara objektif,” tandas Irmansyah. (DDJP/alw/oki)