Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta mengawali rapat kerja evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) penggunaan APBD 2018 bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mitra kerja bidang pembangunan.
Sebanyak tiga SKPD telah melaporkan realisasi LKPJ Penggunaan APBD 2018, antara lain Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP), Dinas Sumber Daya Air (SDA) dan Dinas Bina Marga.
Pada kesempatan itu, Ketua Komisi D DPRD DKI Iman Satria menyoroti kualitas serapan Dinas Sumber Daya Air (SDA) yang menurutnya masih jauh dari harapan. Menurutnya, SKPD tersebut belum melakukan penyerapan APBD secara optimal dengan realisasi 61,71% atau sebesar Rp2,73 Triliun dari total APBD Perubahan 2018 sebesar Rp4,43 triliun untuk 174 Kegiatan.
“Jadi Dinas SDA ini sudah bertahun-tahun pencapaian nya dibawah target, pada tahun ini hanya bisa mendapat sekitar 61 persen, sedangkan Dinas SDA ini merupakan salah satu solusi untuk problem banjir warga DKI,” ujar Iman di Gedung DPRD DKI, Senin (8/4).
Berbeda dengan capaian Dinas SDA DKI, Iman bersama jajaran komisi D mengapresiasi konsistensi Dinas Bina Marga terhadap proyek pembangunan infrastruktur dengan APBD 2018. Iman merinci realisasi Dinas Bina Marga sebesar 90,30% dengan perolehan Rp3,27 triliun dari total APBD Perubahan 2018 sebesar Rp3,63 triliun.
“Bina Marga sudah mencapai 90% lebih,” terang Iman.
Sedangkan, Dinas PRKP DKI juga mencapai titik aman dalam realisasi APBD di sepanjang tahun 2018 dengan perolehan sebesar 87,83% dengan perolehan Rp2,10 triliun total APBD Perubahan 2018 sebesar Rp2,39 triliun.
“Dinas Perumahan juga cukup bagus, hanya ada terkendala pembebasan lahan saja. Kalau secara pekerjaan teknis ini beres,” ungkapnya.
Komisi D, lanjut Iman akan menyampaikan laporan hasil realisasi ketiga SKPD tersebut dalam pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas LKPJ Penggunaan APBD 2018. Pelaporan LKPJ Penggunaan APBD 2018 akan dilanjutkan dengan 4 SKPD lain, Selasa (8/4) besok.
Sementara itu, Asisten Pembangunan Setda Provinsi DKI Jakarta Yuzmada Faisal mengatakan pihaknya akan mengikuti beragam masukan dari DPRD, termasuk evaluasi serapan APBD yang tergolong rendah.
“Soal realisasi penyerapan APBD yang sudah berjalan akan kita evaluasi kembali. Mana saja yang program-program SKPD yang mengalami penyerapan rendah, seperti yang dialami Dinas SDA ini,” tandasnya. (DDJP/alw/oki)