Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengingatkan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) DKI untuk terus menggenjot pembinaan atlet jelang Pekan Olahraga Nasional XXI 2024 di Aceh-Sumatera Utara.
Pras sapaan karibnya mengakui pentingnya kebutuhan anggaran dari pemerintah untuk pembinaan para atlet. Namun ia juga menginginkan adanya keselarasan prestasi dari anggaran dalam bentuk hibah yang nantinya akan diberikan.
“Saya minta kepengurusan yang baru, ayo ke depan semangatnya sama, gotong royong bersama, bangun Jakarta, monopoli kejuaran tingkat daerah, target kita harus menguasai,” ujarnya saat menerima Audiensi KONI DKI Jakarta di gedung DPRD, Rabu (29/6).
Di lokasi yang sama, Ketua KONI DKI Jakarta Hidayat Humaid menjelaskan, sejauh ini pihaknya sudah mulai melakukan tes atlet dalam rangkaian Pelatda. Direncanakan, Pelatda akan dimulai per 1 Juli 2022 mendatang dengan melibatkan 1.350 atlet, 250 pelatih dan 200 asisten pelatih dari 82 disiplin cabang olahraga.
“Dibanding tahun 2019 dengan 735 atlet, 150 pelatih dan 98 aspek anggarannya Rp 241,8 milyar. Kalau di 2022 hanya Rp 50 milyar,” ujarnya.
Karena itu, Hidayat mengaku berencana mengajukan tambahan anggaran melalui APBD Perubahan 2022 sebesar Rp 71,6 milyar. Diharapkannya, DPRD DKI Jakarta bisa mengabulkan tambahan tersebut.
Selain tambahan di anggaran tahun 2022, Hidayat juga berharap dukungan yang sama terhadap anggaran di tahun 2023 mendatang. Dari total usulan Rp 457,8 milyar yang diajukan, pihak Dispora DKI Jakarta hanya sepakat merekomendasikan sebesar Rp 210,8 milyar.
“Kemudian kita juga Pekan Olah Raga Provinsi yang belakangan ini vakum. Kami harap ada dukungan setiap Suku Dinas turut menganggarkan,” tambahnya.
Sementara Kepala Dispora DKI Jakarta, Firdaus mengatakan, dukungan pihaknya tidak hanya ditujukan bagi KONI, tapi juga ada kejuaran olahraga SOINA yang ditujukan bagi kelompok disabilitas. Karena itu, pihaknya melalukan penyesuaian agar tidak terjadi ketimpangan bagian kedua belah pihak.
“Ini baru awal saja, mudah-mudahan bisa kita tingkatkan. Semua bisa kita bahas secara transparan dan tidak ditutupi,” tandasnya. (DDJP/gie)