Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) dapat menjamin ketersediaan kebutuhan pokok menyusul penuluaran virus Covid-19 (Corona). Upaya tersebut perlu dilakukan untuk menghindari gejolak harga di pasaran.
Untuk mengantisipasi itu, Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz menyatakan akan memanggil Dinas dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bidang pangan. Pasalnya sejak Presiden Joko Widodo mengumumkan adanya dua orang Indonesia yang positif terjangkit virus Corona, sejumlah masyarakat panik dan membeli bahan pangan dengan kuantitas besar (panic buying), sehingga beberapa produk menjadi langka.
“Dalam waktu dekat kita akan memanggil yang berkaitan dengan penyediaan bahan pangan seperti DKPKP (Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian), PT Food Station Tjipinang Jaya, PD Dharma Jaya, dan juga Perumda Pasar Jaya,” ujarnya, Jumat (6/3).
Menurut Aziz, pembahasan ini sangat perlu dilakukan agar akibat panic buying yang dilakukan warga tidak menimbulkan kenaikan harga pangan di pasaran.
“Kita akan Instruksikan kepada Dinas dan BUMD yang menagani pangan agar mengkontrol terus stok dan harga. Kita harus memastikan harga tetap stabil, karena ini memang cukup serius, melihat banyak orang borong beras dan makanan. Kita tidak ingin ada kelangkaan,” tandasnya.
Tak hanya bahan pokok, warga juga berbondong-bondong mengincar bahan pangan yang dapat menangkal virus corona dan diyakini ampuh menguatkan sistem imun tubuh, hal tersebut membuat harga melonjak.
Bahkan dari info yang dihimpun, saat ini harga jahe merah naik signifikan menembus Rp70.000 perkilogram dari harga normal Rp50.000 perkilogram.
Lalu harga temulawak naik menjadi Rp50.000 perkilogram dari semula hanya Rp15.000 perkilogram. Selanjutnya harga bawang bombai juga ikut naik mencapi Rp160.000 perkilogram dari harga awal hanya Rp15.000 perkilogram. (DDJP/gie/oki)