Wacana Kepulauan Seribu dijadikan sebagai kawasan lumbung pangan (food estate) pada 2025 menuai sorotan DPRD DKI Jakarta.
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mendorong Pemprov DKI untuk memperbaiki sarana dam prasarana (Sarpras) transportasi laut, sebelum Kepulauan Seribu dijadikan kawasan lumbung pangan.
Ia menilai, sarana prasarana transportasi laut saat ini belum mempuni, khawatir menjadi kendala pengiriman stok pangan dari Kepulauan Seribu.
“Kelemahan dari Pulau Seribu itu adalah lemahnya transportasi laut. Buat apa hasil bumi dan hasil lautnya ada kemudian transportasi lautnya terkendala. Harga akan semakin tinggi jadi gak bisa bersaing,” ujar Mujiyono di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (3/4).
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono. (dok.DDJP)
Di kesempatan yang sama, Bupati Kepulauan Seribu Junaedi menjelaskan, wacana kawasan lumbung pangan tersebut muncul dari rujukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
“Hal itu dikarenakan Pulau Seribu adalah penghasil ikan,rumput laut, juga sebagai penghasil ganggang. Jadi ini yang menjadikan Kepulauan Seribu dipilih jadi lumbung pangan,” ucap Junaedi.
Diketahui, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang pertama menginfokan bahwa Kepulauan Seribu akan dijadikan kawasan lumbung pangan karena merupakan wilayah perairan yang kaya hasil laut.
Hasil laut di antaranya, ikan, rumput laut, dan ganggang. Heru menyampaikan itu saat membuka pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun 2024 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
“Kita melihat kebutuhan bahan pokok semakin berkurang di dunia. Maka pada 2025 dan seterusnya memang harus dipikirkan agar Kepulauan Seribu menjadi lumbung pangan bagi masyarakat DKI Jakarta,” tukas Heru. (DDJP/apn/gie)