Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino menyoroti instruksi gubernur terkait gerakan pemilahan sampah secara mandiri dari sumber.
Keberhasilan penanganan sampah butuh kesadaran masyarakat dan kolaborasi lintas sektor. Tidak bisa sekadar peran pemerintah. Seluruh warga Jakarta harus bisa berkontribusi.
“Tentu ini menjadi satu gerakan bersama ya,” ujar Wibi usai menghadiri pelantikan pimpinan tinggi pratama Pemprov DKI di balaikota, Rabu (19/8).
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino. (dok.ddjp)
Meski demikian, Wibi mengakui, membangun kesadaran publik dalam menangani isu sampah butuh komitmen tinggi.
Ia berharap, sinergi kuat antara warga dengan jajaran Pemprov DKI berjalan dengan maksimal. Mulai dari tingkat kelurahan hingga kota.
“Antara warga dengan Pemda, lurah, camat, hingga waliKota bisa gerak bareng,” tutur Wibi.
Sebelumnya, Anggota Komisi D Abdurrahman Suhaimi mengatakan, masyarakat harus ditempatkan sebagai bagian utama dalam penyelesaian persoalan sampah.
Setiap RT dan RW didorong memiliki sistem pengelolaan yang sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing.
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi. (dok.ddjp)
Menurut dia, pengelolaan berbasis lingkungan dapat dimulai dari pemilahan sampah rumah tangga, pengembangan bank sampah, pengolahan sampah organik, hingga pemanfaatan kembali sampah yang bernilai guna.
Perlu pemetaan dan pengembangan berbagai inovasi warga yang sudah berjalan. Sehinga dapat diterapkan di wilayah lain. “Yang berhasil harus jadi model,” kata dia.
Suhaimi juga mengusulkan pemberian insentif tambahan bagi RW yang berhasil mengelola sampah secara mandiri. Insentif bisa menjadi stimulus. Semakin banyak lingkungan ikut mengurangi sampah.
Pemberian penghargaan dapat berdasarkan sejumlah indikator. Seperti keberhasilan memilah sampah, mengurangi volume sampah, serta menjaga kebersihan lingkungan.
“RW yang berhasil harus diberi apresiasi,” tegas Suhaimi.
Pola tersebut, harap dia, mampu membentuk sistem pengelolaan sampah yang lebih partisipatif. Dengan begitu, penyelesaian persoalan sampah tidak sepenuhnya bergantung pada kapasitas pemerintah.
Akan tetapi, menjadi gerakan bersama sejak tingkat lingkungan. “Warga harus jadi bagian dari solusi,” pungkas Suhaimi. (apn/df)
