Koordinator Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta Prasetio mendorong seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) peraih penyertaan modal daerah (PMD) di tahun 2021 menggunakan anggaran dengan efektif dan bijak.
Upaya tersebut perlu dilakukan mengingat besarnya alokasi PMD yang disiapkan dalam Rancangan APBD tahun anggaran 2021. Karena itu juga, Komisi B berkomitmen akan memperketat pengawasan dalam penggunaannya.
“Pokoknya nanti di Perubahan APBD 2021 saya akan cek serapan anggarannya sudah sejauh mana, digunakan untuk apa saja. Jangan sampai penggunaannya tidak tepat sasaran,” katanya pada rapat penajaman Rancangan APBD 2021 di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (28/11).
Dalam rancangan APBD tahun 2021 tujuh BUMD DKI diproyeksikan mendapat PMD. Masing-masing PDAM Jaya sebesar Rp276,7 miliar, Perumda Pembangunan Sarana Jaya sebesar Rp1,16 triliun, PT Jakarta Propertindo sebesar Rp3,83 triliun, PT MRT Jakarta sebesar Rp5,35 triliun , PT Jakarta Tourisindo sebesar Rp187,5 miliar, Perumda Pasar Jaya sebesar Rp117 miliar, dan PT Food Station sebesar Rp50 miliar.
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz juga mendorong agar penyertaan modal yang telah diberikan kepada BUMD mitra kerja berdampak dan bermanfaat langsung untuk warga Jakarta.
“PMD ini harus jadi stimulan agar bisa menyerap tenaga kerja, menghidupkan rakyat kecil, karena kita sama-sama tahu bahwa begitu banyak orang yang terkena PHK sehingga tidak punya pekerjaan,” ungkapnya.
Sementara itu, Asisten Perekonomian DKI Jakarta Sri Haryati menjelaskan, bahwa seluruh PMD yang dialokasikan merupakan penugasan yang telah tertuang dapat rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Seperti PMD yang diberikan untuk PT MRT Jakarta sebesar Rp5,35 triliun yang akan digunakan untuk pembayaran sisa retensi pekerjaan kontraktor fase I dan konsultan pembangunan Dukuh Atas Rp 520,37 miliar, pembayaran kontrak fase II dan konsultan Rp3,13 triliun dan tambahan Rp1,7 triliun untuk integrasi transportasi.
Kemudian alokasi PMD untuk PDAM Jaya sebesar Rp276,7 miliar yang akan digunakan untuk jaringan pipa distribusi dan retikulasi SPAM Pesanggrahan (tahap II) Rp225 miliar, untuk Studi Perijinan dan Desain SPAM Ciliwung Rp10 miliar, pembangunan kios air dan pengadaan mobil tanki Rp15 miliar, serta Pelayanan ke Rusun MBR dan Fasum Rp26,7 miliar.
Lalu alokasi untuk Perumda Pembangunan Sarana Jaya sebesar Rp1,16 triliun, yang akan digunakan untuk pembangunan perumahan warga DP 0 rupiah Nuansa Cilangkap Jakarta Timur Rp150 miliar, penyediaan lahan dan pengembangan Nuansa Puri Jakarta Barat Rp100 miliar, penyediaan lahan dan pengembangan Nuansa Tipar Cakung Jakarta Timur Rp77,14 miliar, pembelian lahan di Menteng Jakarta Pusat Rp170 miliar, penyediaan lahan landbank Rp641,6 miliar, serta penyediaan lahan di TB Simatupang Rp25 miliar.
“Kami tentu akan memastikan semua penggunaanya dilaksanakan secara baik dengan good corporate governance yang terjaga, dan pastinya untuk kepentingan masyarakat sehingga ada peningkatan ekonomi di Jakarta,” terang Sri. (DDJP/gie/oki)