Yusuf, politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kembali dilantik sebagai anggota DPRD DKI Jakarta Periode 2024-2029.
Ia memperoleh sebanyak 22.718 suara dari Daerah Pemilihan (Dapil) 8 Jakarta Selatan. Meliputi Kecamatan Tebet, Pancoran, Mampang Prapatan, Pasar Minggu, dan Jagakarsa.
Kali kedua sebagai legislator Kebon Sirih, Yusuf menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti usulan dari partainya.
Yakni mulai membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pesantren. Pasalnya, sebanyak 102 pesantren butuh perhatian penuh dari Pemprov DKI Jakarta.
Terlebih, sambung Yusuf, beberapa daerah seperti Jawa Barat dan Jawa Timur sudah melahirkan Perda Pesantren.
“Tujuannya agar 102 pesantren di DKI Jakarta agar terfasilitasi oleh APBD DKI Jakarta,” ujar Yusuf di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (11/9).
Mantan sekretaris Komisi C DPRD DKI Jakarta Periode 2019-2024 itu juga menuturkan, siap bertugas dan ditempatkan di komisi manapun oleh Fraksi PKB.
Sebab, Jusuf hanya menguatkan niat utama duduk di DPRD DKI Jakarta untuk mengemban amanah warga, khususnya di Dapil 8.
Selama 8 bulan berkampanye di Pemilu 2024, ungkap Yusuf, banyak warga yang menitipkan amanah atau aspirasi.
“Mereka titipkan kepada anggota terpilih, terutama saya untuk 5 tahun ke depan bisa memperjuangkan hak-hak masyarakat DKI Jakarta, khususnya di dapil 8,” beber Yusuf.
Semua itu dilalui Yusuf dalam kondisi tak semudah membalikan telapak tangan. Berkat usaha dan kerja kerasnya, ia dapat melalui berbagai rintangan dan cobaan yang mengadang.
Tak ketinggalan, peran keluarga yang selalu menjadi garda terdepan mendukung Yusuf selama terjun ke lapangan melihat berbagai macam problematika di Dapil 8 Jakarta Selatan.
Alhasil, Yusuf melanjutkan kembali mengemban amanah sebagai anggota DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029.
“Alhamdulillah, keluarga dari 2016 sampai dengan 2024 men-support saya. Sehingga doa-doa dari keluarga dan kedua orangtua, saya unggul dan terpilih sebagai anggota DPRD yang kedua kalinya,” kenang Yusuf.
Lima tahun mendatang, harap Yusuf, Pemprov DKI fokus terhadap pekerjaan yang belum tuntas. Isu program prioritas penanggulangan banjir, sampah, dan kemacetan.
“Harapannya untuk lima tahun ke depan Pemprov DKI Jakarta fokus untuk tiga permasalahan di DKI Jakarta, yakni banjir, sampah, dan macet,” pungkas Yusuf. (DDJP/apn/df)