Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike menyatakan, Kota Jakarta membutuhkan evaluasi dalam sistem pengendalian banjir. Meskipun hujan ekstrem menjadi faktor utama terjadi banjir belakangan ini.
Meski demikian, kata Yuke, tidak bisa terus-menerus menjadikan faktor cuaca sebagai satu-satunya penyebab. Selain sistem pengendalian banjir, evaluasi juga harus dilakukan terhadap efektivitas infrastruktur drainase, kapasitas sungai, serta kesiapan pompa dan sistem pengelolaan air di daerah rawan genangan.
“Kami menyoroti bahwa pencegahan harus lebih diutamakan daripada hanya bertindak saat banjir terjadi,” ujar Yuke, Kamis (30/1).
Normalisasi dan naturalisasi sungai, sambung Yuke, harus dipercepat. Masih ada 17,7 km normalisasi Sungai Ciliwung yang belum selesai. Sementara daerah resapan air di Jakarta juga semakin berkurang.
Selain itu, koordinasi dengan pemerintah pusat perlu diperkuat. Terutama dalam mengelola aliran air dari wilayah hulu dan pengoperasian waduk, serta pintu air.
“Dari sisi teknis, kami akan meminta Dinas Sumber Daya Air (SDA) untuk memastikan semua pompa air berfungsi optimal,” ungkap dia.
Optimalisasi pompa air, tambah Yuke, tidak hanya saat banjir terjadi. Namun melalui pemeliharaan rutin sebelum musim hujan.
Selain itu dibutuhkan peningkatan sistem drainase. Terutama di daerah rawan yang berulang kali tergenang setiap kali hujan deras.
“Kami juga mendorong Pemprov untuk lebih tegas dalam menertibkan bangunan liar yang menghambat aliran air,” tandas Yuke.
Tak hanya, lanjut Yuke, pembangunan tanggul di daerah pesisir perlu dipercepat untuk mengantisipasi banjir rob.
“Kami mengapresiasi langkah cepat Pemprov DKI dalam merespons banjir kali ini,” imbuh dia.
Yuke berpendapat, solusi jangka panjang harus segera direalisasikan agar masalah banjir tidak menjadi siklus tahunan tanpa perbaikan yang nyata.
“DPRD akan terus mengawasi dan mendorong agar setiap Program Penanggulangan Banjir benar-benar berjalan efektif dan tepat sasaran,” tukas politisi PDI Perjuangan itu. (df)