Yudha Permana, Kawal Pemerataan Akses Pendidikan

September 13, 2024 10:01 am

Yudha Permana kembali dipercaya warga Jakarta untuk menjadi wakil rakyat di Kebon Sirih periode 2024-2029. Berhasil meraup 20.107 suara di Daerah Pemilihan (Dapil) 10 Jakarta Barat. Meliputi Kecamatan Palmerah, Tamansari, Grogol Petamburan, Kebon Jeruk dan Kembangan.

Pada periode ini, Yudha optimistis menampung seluruh aspirasi warga Dapil 10 Jakarta Barat untuk ditindaklanjuti, terutama pada sektor pendidikan.

Kedekatan Yudha dengan warga juga terlihat saat ia memilih merespon langsung seluruh aduan dan keluhan. Bahkan, Yudha menerima aduan melalui pesan whatsapp.

“Saya dari tiga handphone ngebalesin, ngerespon sendiri, sehari bisa sampai 30 sampai 50 aduan. Kalau lagi rame bisa sampai 100 tiap hari dari 2012,” ujar Yudha di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (12/9).

Meskipun kini Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD DKI Jakarta belum terbentuk, Yudha berharap tetap dipercayakan bertuga di Komisi E (bidang Kesejahteraan rakyat).

Sebab pada periode 2019-2024, Yudha menjalankan tugas kedewabnan di Komisi E. Sehingga sudah memahami berbagao seluk beluk persoalan yang dialami masyarakat.

Apalagi, kata Yudha, komisi yang pernah ditempatinya itu sejalan dengan aspirasi dan aduan warga yang dititipkan melalui dirinya sebagai Anggota DPRD DKI Jakarta.

“Kalau saya berharap bisa tetap di Komisi E karena banyak program yang harus dijalankan untuk kebutuhan warga,” tutur Yudha.

Salah satu yang menjadi prioritas pria kelahiran Jakarta, 18 Maret 1978 itu, yakni memperjuangkan sekolah gratis, baik sekolah negeri maupun swasta.

Bila sesuai dengan rencana, penerapan sekolah gratis itu dimulai pada Juli 2025. “Sekolah gratis, jadi nanti mulai ke depannya mulai ajaran baru 2025 sudah tidak ada lagi KJP Plus,” ungkap dia.

“Jadi, semua sekolah gratis. Tapi, hanya (sekolah) swasta yang bekerjasama dengan Dinas Pendidikan,” tambah Yudha.

Ia mengungkapkan, seluruh warga yang terdaftar dalam Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tidak perlu khawatir. Sebab akan menjadi prioritas sekolah gratis.

Program sekolah gratis juga diharapkan mampu memberikan kesetaraan akses pendidikan bagi seluruh warga Jakarta.

Selain itu, sekolah gratis juga menjadi wujud nyata upaya Pemprov DKI Jakarta untuk pengentasan kemiskinan dengan meningkatan kualitas pendidikan.

Dengan pengetahuan dan wawasan, sambung Yudha, akan membuka pintu kesempatan lebih luas untuk pembentukan sumber daya manusia (SDM) yang unggul.

“Kalau pendidikan yang baik, maka di masa depan bisa sukses, kalau sukses kerja, maka jumlah kemiskinan dan penganggurang berkurang bisa memperbaiki ekonomi keluarga,” tandas Yudha.

Selain itu, tidak ada lagi masalah ijazah siswa sekolah swasta yang tertahan dan anak putus sekolah akibat tak mampu membayar uang sekolah.

“Jadi tidak ada lagi anak kita terkendala sekolah, tunggakan SPP, yang paling sering ijazah ditahan di sekolah nah itu tidak ada lagi di tahun 2025,” harap Yudha.

Pada kesempatan yang sama, ia mendorong Dinas Pendidikan DKI Jakarta terus melakukan pengawasan dan meningkatkan kualitas pendidikan dan guru di sekolah negeri maupun swasta saat masuk dalam program sekolah gratis.

“Kontrolnya harus Dinas Pendidikan. Kalau misalnya kualitas sekolah swasta tidak baik harus intervensi untuk memperbaiki kualitas sekolah dan guru,” pungkas Yudha. (DDJP/yla/gie/df)