Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino mendukung penuh digitalisasi pasar tradisional yang dijalankan Pemprov DKI bersama Perumda Pasar Jaya.
Langkah itu dinilai penting untuk mendorong modernisasi transaksi dan menciptakan transparansi ekonomi di tingkat pedagang.
“Pemprov DKI sudah melaksanakan digitalisasi di beberapa pasar. Itu sangat baik,” ujar Wibi di kawasan Kota Tua, Rabu (27/8).
Menurut dia, antusiasme pedagang meningkat sejak tersedia fasilitas pembayaran non-tunai. Stimulus juga membuat pedagang semakin berani beralih ke metode transaksi digital.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino. (dok.DDJP)
“Pedagang berlomba menggunakan fasilitas non-tunai,” terang politisi Partai NasDem itu.
Ia menambahkan, penerapan sistem non-tunai membuat pelaku usaha semakin siap menghadapi perubahan perilaku konsumen.
“Jadi, orang tergerak untuk menyiapkan fasilitas non-tunai di pasar. Masyarakat pun bisa menggunakannya dengan baik,” kata Wibi.
Wibi menekankan percepatan digitalisasi pasar harus terus dijalankan agar manfaatnya dirasakan lebih luas.
“Digitalisasi pasar harus dipercepat karena itu memudahkan pedagang dan pembeli. Sekaligus membantu pemerintah mencatat transaksi secara transparan,” ucap dia.
Hingga Agustus 2025, terdapat 153 pasar dikelola Perumda Pasar Jaya. Sebanyak 20 pasar tradisional dijadikan lokasi percontohan transaksi digital.
Hasilnya, penggunaan QRIS di pasar-pasar tersebut meningkat hampir 47 persen. Sementara transaksi berbasis e-commerce juga naik lebih dari 40 persen.
Program itu tidak berhenti di tahap percontohan. Pasar Jaya menargetkan 130 pasar lainnya dapat mengikuti digitalisasi.
Sehingga pedagang memiliki akses lebih luas pada sistem pembayaran modern. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing UMKM di Jakarta. (all/df)