Komisi B DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha dan Menengah (PPKUKM) diminta mengevaluasi pemberian dana bantuan untuk koperasi di Jakarta.
Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta Wa Ode Herlina mengatakan, hal tersebut diminta sebagai upaya pencegahan adanya koperasi nakal yang memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan bunga tinggi.
“Ini untuk mencegah agar tidak ada rentenir yang berkedok koperasi simpan pinjam yang mendapatkan bantuan dari Dinas PPKUKM,” ujar Wa Ode, Kamis (15/8).
Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta Wa Ode Herlina. (dok.DDJP)
Oleh karena itu, ia meminta Dinas PPKUKM memperketat seleksi penerima bantuan koperasi. Dengan demikian, tidak ada masyarakat yang menjadi korban akibat bunga pinjaman yang terlampau tinggi.
“Komisi B menekankan kepada DPPKUKM agar meninjau kembali alokasi anggaran yang digunakan sebagai bantuan kepada koperasi,” tandas Wa Ode. (DDJP/apn/gie)