Dalam menghadapi puncak kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) yang diperkirakan terjadi pada Maret-April, Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Muhammad Thamrin menegaskan, pentingnya upaya pencegahan yang lebih intensif.
Dengan tren peningkatan kasus DBD yang tercatat pada Januari 2025 lalu, Thamrin bersama jajaran Komisi E DPRD DKI Jakarta memastikan langkah-langkah strategis telah dan akan terus dilakukan untuk melindungi masyarakat Jakarta dari wabah ini.
“Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu melibatkan kader Jumantik (Juru Pemantau Jentik) yang secara rutin memeriksa dan memastikan tidak ada tempat berkembang biaknya nyamuk,” ucap politisi dari Fraksi PKS itu.
Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta M. Thamrin. (dok.DDJP)
“Selain itu, masyarakat juga harus berperan aktif dengan mengintensifkan gerakan 3M Plus (menguras, menutup, mendaur ulang) sebagai langkah utama dalam pemberantasan sarang nyamuk,” tambah dia.
Menjelang masa puncak DBD, legislator kelahiran 5 September 1967 itu juga menilai, pentingnya memperkuat peran kader Jumantik. Sebab mereka merupakan garda terdepan dalam upaya pemberantasan sarang nyamuk.
Thamrin menyampaikan, kader Jumantik telah bekerja dengan baik. Namun, evaluasi tetap diperlukan agar mereka bisa berperan lebih aktif saat kasus DBD meningkat.
“Kami juga sudah mengusulkan kenaikan tunjangan bagi kader Jumantik. Mereka adalah ujung tombak di lapangan, dan sudah sepatutnya mendapatkan hak yang layak,” ungkap dia.
Selain penguatan kader Jumantik, Komisi E juga mendukung pengalokasian anggaran tambahan untuk program fogging di wilayah dengan kasus DBD tinggi.
“Kasus DBD harus segera diminimalisir agar tidak menyebar lebih luas. Jika memang diperlukan tambahan anggaran untuk fogging, kami mendukung penuh,” tegas dia.
“Jangan sampai kita kewalahan dalam menyediakan fasilitas kesehatan karena terlambat mengambil langkah pencegahan,” sambung dia.
Dengan berbagai langkah strategis itu, diharapkan Jakarta dapat menghadapi puncak kasus DBD dengan kesiapan maksimal dan menekan angka penyebaran penyakit demi kesehatan masyarakat. (all/df)