Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta menggelar rapat paripurna untuk menindaklanjuti usulan perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19, Rabu (21/7). Pada kesempatan itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyampaikan penjelasan. Ada tiga poin yang rencananya akan ditambahkan dalam usulan revisi Perda Penanggulangan Covid-19 yakni kolaborasi penegak hukum dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam melakukan penyidikan, pemberian sanksi administratif sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) oleh perangkat Daerah, dan adanya penjatuhan sanksi pidana bagi pelanggar prokes yang diatur dengan ultimum remedium. (DDJP/pun)
