Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menggandeng Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) untuk membahas rencana sekolah madrasah gratis.
Menurut dia, Program Pendidikan Gratis seharusnya bukan hanya untuk sekolah negeri maupun swasta. Namun, bisa juga berlaku untuk sekolah Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan Aliyah.
“Yang sekolah di madrasah juga warga Jakarta, dan bayar pajak. Seharusnya mendapatkan perlakuan yang sama, harus adil,” ujar Khoirudin di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (29/10).
Ia menyampaikan, belum bisa menjadikan madrasah dalam Program Sekolah Swasta Gratis. Hal itu terjadi karena terkendala regulasi.
Sebab saat ini, madrasah masih dibiayai oleh Kemenag. Sedangkan non madrasah anggarannya langsung dari Dinas Pendidikan.
“Namun, itu hanya kendala administratif, pendanaan kan mestinya tidak terkendala. Bisa melalui jalur hibah,” jelas Khoirudin.
Ia berharap, Pemprov tetap memperjuangkan Program Pendidikan Gratis untuk sekolah madrasah melalui anggaran hibah.
“Saya sudah datang menghadap Sekda agar madrasah diperlakukan sama. Kalau hari ini belum, mudah-mudahan tahun depan dari pak gubernur atau pak Sekda bisa memberikan alokasi anggaran, sehingga madrasah dapat gratis,” tutur Khoirudin.
Sementara, Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kementerian Agama DKI Jakarta Nur Pawaidudin berharap, melalui dana hibah program pendidikan madrasah gratis dapat terealisasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
“Ada satu hal yang cukup menggembirakan, ada satu skema lain melalui hibah. Jadi, mungkin dengan skema hibah itu kami mengharapkan hal yang sama untuk madrasah,” tukas Khoirudin. (apn/gie/df)