Legislator meminta Dinas Sosial DKI mempercepat verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Tujuannya untuk menentukan kelayakan penerima bantuan sosial (Bansos) agar tepat sasaran. Demikian ditegaskan Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian.
Hingga kini, sambung Justin, verifikasi dan validasi DTKS perlu dioptimalkan. Terdapat sekitar 5 juta warga Jakarta yang mendaftar sebagai calon penerima manfaat.
“DTKS dari desil 1 sampai desil 10 yang mendaftar hampir 5 juta warga dari 11 juta. Verifikasi data sampai kapan? sekarang pasif,” ujar Justin di di Grand Cempaka Resort and Convention, Cipayung, Bogor, Jawa Barat, Rabu (20/11).
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Andrian. (dok.DDJP)
Ia menjelaskan, anggaran Bansos Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD) yang akan disalurkan melalui Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu Lansia Jakarta (KLJ), dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) tahun 2025 masih sama seperti tahun 2024, yakni Rp802 miliar.
Meskipun tak ada kenaikan anggaran, Justin berharap, Bansos PKD bisa tepat sasaran dengan percepatan verifikasi dan validasi terhadap seluruh permohonan dari warga Jakarta.
“Memang tidak ada penambahan, tapi yang lama diupayakan tetap berjalan. Tapi tak menutup kemungkinan juga dengan adanya verifikasi, akan ada yang dihapus dan diganti dengan desil yang paling rendah,” ungkap Justin.
Pasalnya, Bansos yang diberikan harus sesuai dengan peringkat kemiskinan yang telah dikelompokkan menjadi desil 1 sampai desil 4, sesuai tingkat kesejahteraan rumah tangga.
Di kesempatan yang sama, Kepala Dinas Sosial Premi Lasari menjelaskan, anggaran Bansos PKD sebesar Rp802 miliar ini akan disalurkan kepada 219.252 penerima manfaat.
“KLJ dengan target 171.010 penerima manfaat, KAJ dengan target 27.352 penerima manfaat, dan KPDJ dengan target 20.890 penerima manfaat,” tukas Premi. (gie/df)