Usulan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengubah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) mendapat sambutan hangat dari DPRD DKI Jakarta.
Setidaknya tujuh dari sembilan fraksi yang ada di DPRD DKI Jakarta menyetujui perubahan dalam forum rapat pimpinan gabungan (Rapimgab), sekaligus menindaklanjuti penjelasan eksekutif yang disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Marullah Matali pada Rabu (3/2) pekan lalu.
“Dari sembilan fraksi, tujuh fraksi menyatakan setuju dan dua fraksi menyatakan menolak dan ada alasannya. Maka dapat disimpulkan bahwa disepakati usulan RPJMD 2017-2022 dapat diterima dan dilakukan pembahasan lebih lanjut,” ujar Prasetio Edi Marsudi, Ketua DPRD DKI Jakarta, Senin (8/2).
Fraksi yang menyetujui perubahan RPJMD 2017-2022 yakni, fraksi Partai Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi Demokrat, Fraksi PAN, Fraksi Partai NasDem, Fraksi Partai Golkar, dan Fraksi PKB-PPP. Sementara Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi PSI menolak usulan perubahan RPJMD 2017-2022.
Meski disetujui dan ditolak, sejumlah pandangan telah disampaikan sembilan fraksi-fraksi Partai Politik DPRD DKI. Seperti, Fraksi PKB-PPP DPRD DKI dalam salah satu pandangan meminta agar Pemprov DKI tetap merinci target perluasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sekaligus memperpanjang Ruang Terbuka Biru (RTB) yang akan habis pada 2022 mendatang.
“Penetapan target berupa berapa persen penambahan atau pencapaian luas Ruang Terbuka Hijau sampai tahun 2022, dan pembahasan berapa persen Ruang Terbuka Biru yang ada saat ini disertai perinciannya dan ditetapkan berapa persen perubahan sampai tahun 2022,” ucap Jamaludin Lamanda, Wakil Ketua Fraksi PKB-PPP DPRD DKI.
Kemudian, Fraksi Golkar DPRD DKI dalam salah satu pandangan Pemprov agar juga memprioritaskan RKPD agar relevan dengan kondisi pandemi dan pasca pandemi Covid-19 sesuai kebutuhan masyarakat. Salah satunya, dengan memprioritaskan program ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi.
“Ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi harus tetap diprioritaskan tanpa mengurangi pembangunan masyarakat. Fraksi Golkar menyarankan agar peningkatan ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi melalui pertumbuhan bahan pangan berbasis teknologi dan usia pangan serta mengoptimalkan sistem produksi pangan,” sambung Basri Baco, Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI.
Pandangan berbeda datang, Fraksi PSI DPRD DKI. Dalam salah satu poin pandangan mengungkapkan, bahwa perubahan RPJMD 2017-2022 yang akan dilakukan Pemprov DKI harus mengoptimalkan program-program yang berorientasi kepada kesehatan masyarakat. Salah satunya, dengan peningkatan kapasitas kesehatan disaat proses vaksinasi terus digencarkan pemerintah.
“Oleh karena itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu secara serius dalam peningkatan kapasitas kesehatan. Program 3T juga harus dimasukkan kedalam RPJMD (2017-2022) agar Pemprov DKI Jakarta bisa progresif menangani pandemi (Covid-19),” kata Justin Adrian, Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI.
Fraksi NasDem DPRD DKI dalam salah satu pandangan meminta agar Pemprov DKI wajib meningkatkan kualitas pencatatan administrasi tata ruang yang tersebar di Ibukota dalam perubahan RPJMD 2017-2022.
“Karena dalam hal penataan ruang capaian kinerja tata ruang Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2013-2019 terdapat nilai yang sangat jauh. Dari data surat berita bongkar yang diterbitkan sebanyak 3.062 dan pelaksanaan bongkar yang berjumlah 74,” ujar Hasan Basri Umar, Anggota Fraksi NasDem DPRD DKI.
Sedangkan, Fraksi PAN DPRD DKI dalam salah satu pandangan meminta Pemprov DKI agar menginvetarisir kembali program-program yang sulit dicapai dalam RPJMD agar dibahas kembali di tingkat komisi dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).
“Karena fraksi PAN sangat khawatir dengan adanya pengurangan-pengurangan prioritas. Karena ada sekitar 64% program prioritas akan hilang, dan belum ada penjelasan yang spesifik dari eksekutif yang mana akan dihilangkan dalam perubahan RPJMD (2017-2022) ini,” tutur Oman Rohman Rakinda, Sekretaris Fraksi PAN DPRD DKI.
Fraksi Demokrat DPRD DKI mendorong Pemprov untuk tetap menjamin kehidupan dasar masyarakat. Salah satunya adalah kebutuhan hunian perumahan rakyat secara lebih merata. Mengingat, data Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mencatat kepemilikan rumah masih minim yaitu 39,25%.
“Fraksi Partai Demokrat meminta agar dalam perubahan RPJMD 2017-2022, pembangunan rumah susun baik Rusunawa maupun rusunami dapat ditingkatkan dan dilaksanakan secara merata,” terang Desie Christyana Sari, Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI.
Sementara Fraksi PKS DPRD DKI dalam salah satu pandangan berharap agar perubahan RPJMD 2017-2022 yang akan dilakukan Pemprov DKI dapat dilaksanakan secara efektif dan terukur. Yakni dengan menyesuaikan asumsi ekonomi makro dan mikro antara Pemprov DKI dengan pemerintah pusat RI.
“Karena target-target ekonomi seperti indeks kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka yang dibuat berdasarkan asumsi ekonomi sudah tidak sesuai lagi dengan realisasi yang ada dalam rancangan ekonomi terdampak akibat pandemi Covid-19,” sambung Achmad Yani, Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI.
Fraksi Gerindra DPRD DKI dalam salah satu pandangan mengungkapkan agar perubahan RPJMD 2017-2022 dirombak dan disesuaikan dengan kebutuhan.
“Maka pentingnya perubahan RPJMD DKI Jakarta 2017-2022 yang disampaikan Pemprov DKI Jakarta dilakukan evaluasi menyeluruh. Dalam asuransi rencana sasaran pembangunan dan pencapaian target dari RPJMD 2017-2022,” ujar Rany Mauliany, Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI.
Terakhir, Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI dalam salah satu pandangan mendorong Pemprov agar tetap mencari cara mendapat program-program yang berhubungan dengan masyarakat luas dalam perubahan RPJMD 2017-2022.
“Seperti penurunan indeks kemiskinan perlindungan tanah serta perempuan disertai dengan program lain yang mungkin masih bisa tercapai,” tandas Gembong Warsono, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI. (DDJP/alw/oki)