Layanan transportasi umum harus ditingkat sebelum implementasi jalan berbayar elektronik alias Electronic Road Pricing (ERP).
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta M. Taufik Zoelkifli mengatakan, penerapan ERP harus dibarengi dengan alternatif. Yaitu, transportasi publik.
“Jadi, masyarakat punya pilihan tidak masuk ke jalan berbayar, tapi bisa pakai sarana transportasi publik,” ujar dia, beberapa waktu lalu.
Pada masa pemerintahan gubernur sebelumnya, sambung Taufik, Raperda tentang ERP sudah akan ditandatangani. Namun, banyak protes dari masyarakat.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta M. Taufik Zoelkifli. (dok.DDJP)
Masyarakat beranggapan bahwa ERP sebagai bentuk pembayaran lain yang dianggap sebagai pajak. Lalu, kemudian disamakan juga dengan jalan tol.
Taufik mengatakan, penerapan ERP sudah diperkecil jadi pada jam-jam tertentu, biaya, dan segala macamnya. Selain itu, sudah dihitung juga kebersediaan membayarnya.
“Tapi, harusnya kan kalau orang yang pakai jalan berbayar, pakai mobil, dia orang menengah ke atas. Harusnya, masalah itu tidak menjadi alasan,” ujar Taufik.
Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengusulkan ERP berlaku setiap hari. Mulai pukul 05.00 WIB sampai 22.00 WIB. Temasuk usulan tarif, yakni mulai Rp 5.000 sampai Rp 19.000. (red)