Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta mendorong agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) terus melakukan pembenahan pada layanan moda transportasi untuk warga.
Langkah tersebut dinilai perlu dilakukan dan menjadi program prioritas agar tak kalah saing dengan layanan transportasi online alias daring (dalam jaringan) yang digawangi pihak swasta.
“Ini sudah menjadi tanggungjawab Pemprov DKI tentunya untuk tak kalah dengan mereka,” ujar Mualif ZA, Sekertaris Komisi B DPRD DKI Jakarta, Selasa (3/7).
Pemprov DKI, dikatakannya kini telah memiliki layanan bernama Jaklingko sebagai pengganti OKOtrip. Meski berbeda nama keduanya merupakan program subsidi transportasi yang diberikan pemerintah untuk meringankan dan memudahkan warga menggunakan moda transportasi milik DKI.
Hanya saja, hingga kini program tersebut terkesan minim trobosan dan sosialisasi sehingga banyak warga yang tak mengetahui dan akhirnya lebih memilih layanan daring untuk aktivitas sehari-hari.
“Banyak warga yang tak tahu, jadi sosialisasinya harus semakin digencarkan, kemudia fasilitasnya, baik kemamanannya harus terus ditingkatkan agar tak kalah saing,” ungkap Mualif.
Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta mengakui bahwa hingga saat ini pemerintah belum optimal memberikan layanan transportasi hingga akhirnya dimanfaatkan swasta untuk menyediakan layanan baru, seperti ojek dan taksi daring.
Meski demikian, Kepala Bidang Angkutan Umum Dishub DKI Jakarta Masdes Arroufy menyatakan pihak akan terus bebenah untuk mengembangkan transportasi umum sesuai dengan harapan warga Jakarta. (DDJP/nad/oki)