Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta menyoroti kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam transformasi ekonomi hijau dan digitalisasi masih jalan di tempat.
Demikian disampaikan Anggota Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta Bambang Kusumanto dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Perubahan APBD 2025, Senin (21/7).
Dalam pidato Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno sebelumnya menyebutkan, transformasi digital dan pengembangan ekonomi hijau menjadi prioritas dalam kebijakan pembangunan.
Hal itu dapat sambutan Fraksi PAN. Mengingat, DKI Jakarta membutuhkan pendekatan pembangunan yang berkelanjutan dan teknologi inklusif.
“Dalam praktiknya, transformasi digital sering kali hanya menyentuh lapisan atas birokrasi dan belum menjangkau layanan publik secara holistik,” ujar Bambang di Gedung DPRD DKI Jakarta.
Fraksi PAN meminta Pemprov DKI Jakarta menyiapkan strategi konkret merealisasikan program tersebut. Khususnya, digitalisasi BUMD yang berdampak langsung terhadap efesiensi, transparansi, dan pelayanan publik.
“Apakah ada roadmap atau blueprint yang terukur untuk implementasi ekonomi hijau. Misalnya program konversi kendaraan dinas ke listrik, pengelolaan limbah, serta insentif bagi pelaku usaha ramah lingkungan?” tandas Bambang. (apn/df)