Kalangan politisi di DPRD DKI Jakarta menggarisbawahi, kasus keracunan makanan yang menimpa anak didik di sejumlah daerah dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus menjadi pelajaran berharga.
Karena itu, kalangan legislatif meminta agar Pemrov DKI Jakarta memperketat pengawasan standar operasional pelaksanaan Program MBG agar penerima manfaat mendapat makanan yang benar-benar berkualitas.
“Semua pihak yang menjalankan Program MBG harus memprioritaskan kualitas dan keamanan makanan,” ujar Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian usai acara peresmian Kantor RW 03 Kelurahan Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur, Minggu (20/4).
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian. (dok.DDJP)
Dengan memperketat pengawasan, kata Justin, kasus keracunan makanan yang dialami peserta didik dapat dihindari.
“Kasus keracunan makanan dalam Program MBG di berbagai daerah menjadi pelajaran penting bagi Pemprov Jakarta, agar kasus serupa tak terjadi,” tutur Justin.
Diakui atau tidak, imbuh dia, standar pelaksanaan Program MBG belum maksimal. Perlu dilakukan perbaikan dan memastikan implementasi MBG benar-benar berkualitas, tepat sasaran, dan mampu menghadirkan generasi emas Indonesia.
“Kualitas dan keamanan makanan untuk anak-anak harus jadi prioritas utama. Pengawasan terhadap keseluruhan standar operasional juga harus dilakukan dengan cermat. Bantuan pemerintah tak berubah menjadi musibah,” tandas dia. (stw/df)