Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta dalam pandangannya meminta Pemprov meningkatkan pelayanan dan kualitas pendidikan di Jakarta.
Hal itu terungkap dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Fraksi-Fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, Senin (11/11).
Fraksi PDI Perjuangan berpendapat, bidang pendidikan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp20,55 triliun dan Rp36,3 triliun untuk infrastruktur atau 24,96 persen dari total APBD tahun 2025.
“Kualitas dan efektivitas penggunaan anggaran pendidikan perlu terus ditingkatkan,” ujar Chicha Koeswoyo, bendahara Fraksi PDI Perjuangan.
Di tahun 2022, ungkap dia, masih ada 227 sekolah yang mengalami kondisi rusak berat. Perlu segera direhabilitasi. “Rehabilitasi harus cepat dilakukan agar aktivitas belajar murid-murid didik di Jakarta tidak terganggu,” ucap Chica.
Selain itu, ia juga meminta Pemprov DKI tak menghapus bantuan sosial Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus setelah Program Sekolah Swasta Gratis diterapkan pada tahun ajaran 2025.
“Karena KJP merupakan instrumen jaring pengaman sosial yang bisa mendukung tumbuh kembang murid didik agar bisa mencapai potensi terbaik mereka,” tukas Chica. (yla/gie/df)