Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Gias Kumari Putra mendorong Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) DKI Jakarta untuk sistem pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
Pasalnya, Gias menerima banyak laporan atau keluhan masyarakat terkait prosedur BPJS. Terutama pada pelayanan di Instalasi Gawat Darurat (IGD).
“Terakhir, saya menerima keluhan bahwa pasien yang masuk IGD dan dirawat, tiba-tiba disuruh membayar,” ujar Gias saat Rapat Evaluasi Kinerja RSUD DKI Tahun Anggaran 2024 dan 2025 di Ruang Rapat Komisi C DPRD Jakarta, Senin (05/05).
Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Gias Kumari Putra. (dok.DDJP)
Bahkan, Gias akan membuka data pasien yang mengeluhkan perihal keharusan warga membayar untuk mendapat layanan IGD.
“Nanti saya kasih tahu ya bu, pasiennya siapa dan diagnosanya apa,” tandas politisi Partai NasDem itu.
Gias menilai, persoalan tersebut seharusnya tidak semata-mata dibebankan kepada pihak rumah sakit.
Karena itu, ia menyarankan mengundang pihak BPJS pada rapat selanjutnya. Tujuannya untuk menjelaskan secara langsung dan mencari solusi atas persoalan serupa.
“Rapat berikutnya mungkin dari pihak BPJS dapat dihadirkan, supaya Dirut rumah sakit tidak disalahkan terus,” tutur dia.
“Karena kadang kita jam satu malam telpon Dirutnya dan langsung diangkat, masih bangun, diminta tolong juga langsung dilaksanakan. Tapi itu kalau dewan yang telpon. Kalau masyarakat? Masih susah,” beber Gias.
Gias juga mendorong agar pelayanan di RSUD yang berstatus sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), terus ditingkatkan demi memberikan layanan optimal kepada masyarakat.
“Saya berharap pelayanannya terus ditingkatkan. Yang baik menjadi lebih baik. Yang bagus jadi lebih bagus. Rumah sakit BLUD ini kan sudah bagus, tinggal bagaimana membangun dan memperbaiki pelayanannya jadi lebih maksimal,” pungkas Gias. (red)