Komisi A DPRD DKI Jakarta mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam rangka upaya mengendalikan kasus demam berdarah dengue (DBD) yang kian meningkat akhir-akhir ini.
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Kevin Wu mengatakan koordinasi lintas sekotor tersebut melibatkan Suku Dinas Lingkungan, Kelurahan, dan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dalam gerakan pemantauan jentik nyamuk (Jumantik) serta fogging yang fokus di lokasi terdampak.
Selain itu, Kevin mendorong Dinas Kesehatan DKI Jakarta memperkuat sistem surveilans dan respons cepat dengan memastikan data kasus DBD terpantau real-time di seluruh wilayah.
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Kevin Wu. (dok.DDJP)
“Termasuk pemetaan area rawan dan peningkatan kapasitas Puskesmas atau RSUD dalam penanganan pasien,” ujar dia di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (28/4).
Kevin mendorong Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengantisipasi lonjakan kasus DBD dengan meningkatkan logistik kesehatan. Diantaranya stok obat, rapid test DBD, dan kebutuhan fasilitas kesehatan untuk antisipasi lonjakan pasien.
Hingga menyiapkan pendistribusian abate sebagai salah satu upaya dalam memberantas jentik nyamuk. Abate merupakan serbuk obat pembasmi larva nyamuk.
“Mengoptimalkan anggaran darurat untuk kampanye pencegahan, termasuk distribusi abate gratis dan pemberdayaan kader kesehatan masyarakat,” kata Kevin.
Ia mengatakan, ada beberapa upaya preventif yang harus dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Seperti melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari tokoh masyarakat, sekolah, kampus, dan platform digital (media sosial, aplikasi JakLapor) untuk menyebarkan informasi cara pencegahan DBD.
Menggunakan pendekatan kreatif, seperti webinar, konten video pendek atau kolaborasi dengan influencer lokal. Tujuannya agar pesan lebih menjangkau generasi muda.
Memperkuat peran kader Jumantik untuk edukasi door-to-door dan pemantauan rutin di permukiman padat penduduk. “Sosialisasi dan edukasi mutlak diperlukan sebagai langkah preventif,” ujar dia.
Selain itu, Kevin mengajak masyarakat proaktif melakukan Gerakan 3M Plus yang terdiri dari menguras tempat penampungan air secara berkala, menutup rapat tempat air tergenang dan mendaur ulang atau memusnahkan barang bekas yang berpotensi jadi sarang nyamuk.
Serta membentuk kelompok kerja di tingkat RT/RW untuk pemantauan lingkungan bersama dan melaporkan kasus DBD ke fasilitas kesehatan terdekat dan menghindari kebiasaan menggantung pakaian yang bisa menjadi tempat istirahat nyamuk.
“Pencegahan DBD memerlukan sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Pemprov harus hadir secara responsif, sementara partisipasi aktif warga menjadi kunci memutus mata rantai penyebaran DBD,” tukas Kevin. (yla/df)