Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPRD DKI Jakarta M. Fua’di Luthfi mengemukakan, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan, kampanye edukasi publik harus ditingkatkan.
Hal itu dikemukakan lewat pandangan kritis Rembug Warga Jakarta, Komisi Orang Muda dan Masyarakat Sipll (KOMMAS) di Pusat Kebudayaan Betawi, Taman Benyamin Suaib, beberapa waktu lalu.
Kegiatan tersebut juga dalam mengawal kebijakan publik dari Gubernur dan Wakil Gubernur Pramono Anung-Rano Karno periode 2024-2029.
Anggota Komisi A yang membidangi pemerintahan, politik, dan hukum itu lebih lanjut mengemukakan, catatan kritis KOMMAS hendaknya juga memberikan analisis yang komprehensif dan rekomendasi yang konstruktif terhadap program-program prioritas Pemprov DKI.
“Implementasi program-program tersebut juga harus didukung oleh alokasi anggaran yang memadai, partisipasi masyarakat secara aktif, dan monitoring serta evaluasi yang ketat,” ujar dia.
Sebagai anggota DPRD, Fu’adi berkomitmen mendorong implementasi program-program yang berpihak pada kepentingan rakyat.
“Terutama masyarakat miskin dan marginal,” tegas dia.
Terdapat enam program prioritas yang dicanangkan dalam pemerintahan Pramono Aung-Rano Karno untuk masa bhakti 2024-2029.
Keenam program prioritas itu antara lain, Program Jakarta Belajar, Program Jakarta Bekerja, Program Jakarta Berkeadilan, Program Jakarta Bermukim, Program Jakarta Bergerak, dan Program Jakarta Berseri.
Program Jakarta bermukim bertujuan untuk menyediakan perumahan yang terintegrasi dengan transportasi publik melalui konsep Transit Oriented Development (TOD).
“Saya setuju bahwa TOD adalah solusi yang tepat untuk mengatasi masalah kemacetan dan keterbatasan lahan di Jakarta,” ungkap Fu’adi.
Namun, ada beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Antara lain, harga hunian yang tidak terjangkau.
Karena rata-rata harga unit hunian vertikal di Jakarta mencapai Rp 20 juta/m2. Jauh di atas kemampuan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Oleh karena itu, subsidi silang antara hunian premium dan hunian untuk MBR harus diterapkan. Begitu pula integrasi transportasi.
Sementara itu, sistem transportasi publik Jakarta (MRT, LRT, TransJakarta) belum sepenuhnya terintegrasi dengan perencanaan hunian TOD.
“Karena itu, perencanaan terpadu antara pengembang hunian TOD dan operator transportasi publik harus diperkuat,” tutur dia.
Keamanan Data dan Subsidi Transportasi
Untuk Program Jakarta Bergerak, fokus pada peningkatan layanan transportasi publik.
Fu’adi menyatakan, sangat mendukung upaya untuk memperluas cakupan layanan dan meningkatkan integrasi antarmoda transportasi.
Meski demikian, ada beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Antara lain, keamanan data.
Sistem tiket berbasis NIK, memerlukan integrasi data kependudukan yang akurat dan terjamin keamanannya.
Berdasarkan laporan BSSN tahun 2023, kasus kebocoran data pribadi meningkat hingga 1,4 juta data sensitif di Indonesia dalam satu tahun.
Sistem enkripsi dan audit berkala harus diterapkan untuk mencegah penyalahgunaan data. Begitu pula subsidi transportasi.
Di mana, subsidi transportasi publik di Jakarta sudah mencapai Rp 4,2 triliun pada 2023.
“Karenanya, efisiensi subsidi harus ditingkatkan dan skema subsidi terhadap berbasis penghasilan atau status sosial perlu dipertimbangkan,” tambah Fu’adi.
Terhadap Program Jakarta Berseri yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Jakarta, Fu’adi menyatakan sangat setuju dengan rekomendasi KOMMAS.
Yaitu, meningkatkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan pembangunan infrastruktur ramah lingkungan.
“Ada beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Proporsi RTH di Jakarta saat ini baru mencapai 5,21 persen dari total luas wilayah. Jauh di bawah standar ideal 30 persen yang diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.” kata dia.
Oleh karena itu, sambung Fu’adi, optimalisasi lahan yang ada harus dilakukan. Seperti memanfaatkan lahan-lahan tidak terpakai untuk dikembangkan menjadi RTH.
Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan. Tanpa kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat, upaya pemerintah dalam menjaga lingkungan tidak akan berkelanjutan.
“Kampanye edukasi publik harus ditingkatkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan,” tukas dia. (stw/df)