Fraksi-fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta menyampaikan sejumlah catatan terhadap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna, Senin (16/6).
Sorotan utama mencakup realisasi pendapatan dan belanja modal, pengelolaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), serta perlunya penguatan manajemen fiskal.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui Zahrina Nurbaiti mencermati realisasi pendapatan daerah yang mencapai 97,34 persen dan belanja modal yang baru terserap 84,72 persen.
“Perlu peningkatan efektivitas dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran,” terang Zahrina.
Ia juga mengingatkan agar pelaksanaan program dirancang sejak awal agar tidak menumpuk di akhir tahun.
“Penumpukan belanja menunjukkan lemahnya distribusi waktu dalam pelaksanaan kegiatan,” jelas dia.
Fraksi PKS turut menyoroti penurunan saldo anggaran lebih (SAL) dan realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) yang belum terserap.
“Itu perlu menjadi perhatian agar pengelolaan fiskal lebih adaptif terhadap kondisi darurat,” tambah dia. (all/df)