Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta mendorong Pemprov menggenjot kinerja dan memanfaatkan momentum pemulihan ekonomi pasca Pandemi Covid-19 memenuhi target pendapatan daerah.
Hal itu terungkap dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta terkait Penyampaian Pandangan Fraksi-Fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, Senin (11/11).
Fraksi PKB menilai, untuk mencapai target pendapatan daerah sebesar Rp81,6 triliun di tahun 2025, perlu dilakukan dengan tiga langkah strategis.
Ketua Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta M. Fu’adi Luthfi. (dok.DDJP)
“Pertama, mempertahankan serta meningkatkan kinerja sumber-sumber keuangan daerah yang saat ini sudah berjalan baik,” ujar M. Fu’adi Luthfi, ketua Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta.
Kedua, optimalisasi dan revitalisasi kinerja sumber-sumber keuangan daerah yang belum memenuhi harapan.
Ketiga, menggali dan menemukan sumber-sumber keuangan baru bagi daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.
“Ketiga langkah strategi di atas sangat penting dilakukan. Khususnya di sektor perpajakan yang menjadi pondasi pertama pendapatan daerah,” ungkap Fu’adi.
Selain sektor perpajakan, Fraksi PKB berpendapat tiga langkah strategis di atas juga bisa diterapkan di sektor retribusi.
Mengingat, pemasukan dari retribusi juga cukup penting bagi pendapatan daerah. Salah satunya dengan meningkatkan pemasukan dari retribusi perparkiran.
Di antaranya dengan mendata titik-titik lokasi perparkiran yang selama ini belum dikelola oleh Pemprov DKI.
Termasuk menerapkan secara penuh sistem online real time dalam pengelolaan semua titik parkir di Jakarta.
Hal tersebut sebagai upaya mempermudah pembayaran parkir, memperkecil terjadinya penimpangan dan kebocoran, dan meningkatkan jumlah retribusi yang berhasil dihimpun.
Tujuan lainnya yakni menunjukkan pelayanan publik Jakarta semakin transparan, akuntabel, dan profesional.
“Perparkiran publik di Jakarta yang selama ini belum dikelola oleh Pemda, harus segera dikelola Pemda dengan tetap melibatkan peran serta masyarakat sekitar dan pertimbangan kearifan lokal,” tukas Fu’adi. (yla/gie/df)