Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengimbau, dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yakni PT.JIEP dan PT.MRT Jakarta yang mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) harus memberikan dampak manfaat pada perekonomian warga.
Salah satunya berdampak pada penyerapan tenaga kerja. Mengingat angka pengangguran di Jakarta cukup besar. Hal itu disampaikan usai menerima saran dan masukan dari Komisi B (bidang perekonomian) dan Komisi C (bidang keuangan) dalam rapat dengar pendapat (RDP).
“Selama ini DKI Jakarta sedang mengalami masalah besar di bidang ketenagakerjaan. Tingkat penganggurannya sangat tinggi. Kami berharap dengan 3 Perda ini bisa menyerap tenaga kerja sehingga bisa menurunkan tingkat pengangguran,” ujar Abdul Aziz di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (21/11).
Ia berharap, melalui tiga Raperda yakni Raperda tentang Perseroan Terbatas Jakarta Industrial Estate Pulogadung (Perseroan Daerah), Raperda tentang Penyertaan Modal Perseroan Terbatas Jakarta Industrial Estate Pulogadung (Perseroan Daerah) dan Raperda Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas Mass Rapid Transit bisa menyerap hingga 10 ribu tenaga kerja warga Jakarta.
“Targetnya 10 ribu. 5 ribu dari MRT dan 5 ribu dari JIEP. Kami berharap digunakan tenaga kerja setempat agar bisa mendapatkan prioritas,” tutur Abdul Aziz.
Apalagi, Kawasan JIEP ingin mengembangkan wilayahnya dengan berbagai macam fasilitas. mulai dari layanan kesehatan, layanan pendidikan, hingga tempat pengelolaan sampah yang pastinya membutuhkan tenaga kerja.
“Kami sudah survei, kawasan JIEP di kelilingi daerah kumuh, perlu bantuan. Dengan Perda, maka Pemda akan memiliki saham 53 persen dan bisa mengalihkan CSR untuk warga sekitar,” ungkap Abdul Aziz.
Di kesempatan yang sama, Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh berharap, kedua BUMD membuat kajian yang lengkap terkait cakupan dan sektor bisnis yang akan dijalankan.
“Pengembangan bisnis usaha cukup baik. Tapi dilihat lagi cakupan bisnis kita agar bisa ikuti alur bisnis di metropolitan. Jangan sampai kita sudah membuat suatu rangkaian bisnis yang besar dan tujuan kita bagus, tetapi tidak tercapai,” pesan Nova.
Sementara itu, Anggota Komisi C Lukmanul Hakim menyarankan Pemprov DKI mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk bisa mengisi tenaga kerja di kedua BUMD tersebut.
“SMK di Jakarta banyak sekali. Bagaimana berbagi pengetahuan (transfer knowledge) dengan anak-anak didik kita. Jangan nanti gerbong rusak kita hire (merekrut-Red) orang luar. Ini penting karena longtime,” ucap Lukman.
Direktur Utama PT JIEP Satrio Witjaksono menyatakan, dengan kenaikan saham milik Pemprov dari 50 persen menjadi 53 persen, maka warga Jakarta bisa menjadi prioritas untuk mendapat manfaat.
“Tentunya setelah jadi BUMD kepentingan provinsi bisa lebih difokuskan. Sehingga penyaluran CSR, penyerapan tenaga kerja dan melibatkan lingkungan bisa lebih banyak,” ungkap Satrio.
Sedangkan Direktur Utama PT MRT Jakarta Tuhiyat menyatakan, siap membuka peluang perekrutan tenaga kerja besar-besaran, serta efesiensi waktu bagi perjalanan masyarakat yang menggunakan transportasi massal.
“Hasil riset UI, ada 10,1 juta tenaga kerja yang bisa terserap. Kemudian juga efek kesehatan karena adanya efek penurunan emisi karbon,” tukas Tuhiyat. (gie/df)