Dian Pratama, dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi (Obgyn) atau lebih dikenal sebagai dokter kandungan berhasil menduduki kursi di Parlemen Kebon Sirih periode 2019-2024.
Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu tertarik terjun ke dunia politik usai menemui banyak masalah di bidang kesehatan yang dinilai perlu dibenahi.
Mulai dari kurang maksimalnya pelayanan, ketersediaan obat dan peralatan yang tidak memadai, hingga kompetensi tenaga medis yang dinilai kurang optimal.
Bahkan sewaktu menempuh pendidikan spesialis kandungan, ia harus mengeluarkan kocek pribadi untuk membantu seorang ibu yang akan melahirkan.
“Hal itu saya lakukan supaya ibu dan bayinya juga sehat.” tutur dia.
Pria kelahiran 11 Agustus 1977 itu besar di kawasan Setia Budi, Jakarta Selatan. Masa sekolahnya pun dihabiskan di sana, mulai dari SD Negeri 03, SMP Negeri 57, dan SMA Negeri 3 Jakarta.
Lalu, ia mengambil jurusan kedokteran di Universitas Yarsi, dan melanjutkan S2 di Universitas Padjajaran.
Dokter spesialis kandungan itu meniti karirnya mulai dari Puskesmas Setia Budi, dan berpindah ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Koja Jakarta Utara.
Menurut dia, antara profesi dokter dan politisi memiliki kesamaan, yakni ingin mengabdi kepada masyarakat.
“Setelah merasakan sendiri banyak yang perlu dibenahi di bidang kesehatan, saya masuk dunia politik untuk bisa membuat kebijakan, terutama yang berkaitan pelayanan kesehatan,” ungkap dia.
la resmi bergabung dengan Partai Gerindra setelah menjadi relawan Anies Baswedan-Sandiaga Uno di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017.
Sejak dilantik sebagai anggota dewan, tak hanya warga di daerah pemilihan (Dapil)-nya yang menyampaikan aspirasi tentang masalah kesehatan.
Banyak warga yang menaruh harapan besar padanya untuk memperbaiki bidang kesehatan.
Lalu ia sebagai anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 dari Dapil Jakarta 1 yang meliputi seluruh kecamatan di Jakarta pusat dan berhasil memperoleh 12.300 suara.
Kini, Dian Pratama duduk di Komisi E yang membidangi soal kesehatan. Tekadnya adalah membuat kebijakan untuk memperbaiki pelayanan kesehatan di Jakarta. (DDJP/gie/rul)