Komisi A DPRD DKI Jakarta mengusulkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengoptimalkan Program Pemberdayaan Pemuda.
Tujuannya untuk mengantisipasi tawuran yang hingga kini masih marak terjadi di Jakarta.
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Kevin Wu mengatakan, satu di antara upaya Pemprov DKI Jakarta mengantisipasi aksi tawuran yakni dengan memperluas Jakarta Youth Creative Hub.
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Kevin Wu. (dok.DDJP)
Hal itu bisa menjadi ruang nyaman dan efisien bagi anak-anak muda yang ingin berkreasi. Diharapkan, generasi muda punya kegiatan positif untuk mengasah keterampilan.
Seperti Program ‘Sabilulungan’ di Kota Bandung yang menggabungkan pendekatan seni, olahraga, dan kewirausahaan.
Terbukti, berhasil menurunkan tawuran hingga 40 persen dalam kurun waktu dua tahun.
“Selain itu, sinergi dengan 170 kelurahan rawan tawuran harus diperkuat melalui patroli dan pendataan kelompok rentan berbasis RT/RW,” ujar Kevin saat dihubungi, Jumat (9/5).
Berdasarkan data Sistem Informasi Kesehatan Jiwa (SIKJ) 2023, tercatat 35 persen remaja Jakarta terlibat tawuran mengaku karena tidak punya aktivitas produktif usai belajar sekolah.
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat 15,5 persen pemuda Jakarta usia 16–30 tahun tidak bekerja, pendidikan, atau pelatihan.
Kevin menilai, kelompok rentan mudah terpapar kekerasan. Untuk itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus memperkuat revitalisasi 42 Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) yang terbengkelai.
RPTRA bisa berfungsi sebagai pusat edukasi dan pelatihan vokasi bagi para generasi muda di Jakarta.
“Ini menunjukkan bahwa pengangguran muda dan minimnya ruang ekspresi adalah akar masalah,” dorong Kevin.
Kemudian, Kevin mengusulkan literasi digital menjadi kurikulum wajib di sekolah.
Terutama di wilayah rawan, seperti Jakarta Timur yang menyumbang 45 persen kasus tawuran sepanjang 2023.
Sebab ditemukan modus baru yang membuat tawuran di Jakarta tak pernah selesai.
Para pelaku tawuran mengumbar tantangan kepada calon lawan lewat media sosial.
“Di sisi lain, perlu replikasi program ‘Siber Patriot’ di 50 sekolah Jakarta yang sukses menurunkan perundungan siber 25 persen, dengan menambah target menjadi 200 sekolah pada 2025,” tukas Kevin. (yla/df)