Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh meminta Pemprov DKI serentak mendigitalisasi parkir.
Terkait penerimaan tarif parkir agar terhubung langsung ke Unit Pengelola (UP) Perparkiran.
Tujuannya, tak ada lagi kehilangan potensi retribusi parkir. Dengan demikian, tidak ada kekhawatiran kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) jika semua sudah terdigitalisasi.
“Paling penting harus digitalisasi. Benar-benar harus lihat ke depan. Jangan lagi pakai karcis parkir manual dan pembayaran manual,” ujar Nova, Selasa (1/7).
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh. (dok.DDJP)
Selain itu, menurut Politisi Partai NasDem itu, juru parkir juga perlu dilatih untuk menggunakan alat-alat berbasis digitalisasi mengikuti zaman.
Harapan dia, agar tidak ada kekeliruan dan selalu melakukan pembaharuan terkait pendapatan retribusi perparkiran.
“Pelatihan agar ada modernisasi, jadi handal memakai alat tadi, karena harus ada updating setiap hari,” ungkap Nova.
Lebih baik lagi, jika digitalisasi pendapatan dari parkir bisa terhubung langsung ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
“Ketika masuk data, bisa langsung terhubung data center. Jadi, per hari kita bisa lihat pengelola parkir hari ini pendapatannya berapa,” ucap Nova.
Selain berpotensi kehilangan pendapatan, Nova khawatir, pembayaran dengan karcis manual dan uang tunai juga memakan waktu cukup lama untuk pembaharuan data.
“Kalau by ticket, kita harus tunggu penghitungan manual. Kalau online, data centernya jelas dan bisa terhubung dengan Bapenda,” tandas Nova. (gie/df)