Maraknya kasus tawuran di kalangan remaja dan anak sekolah masih menjadi sorotan DPRD DKI Jakarta.
Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Muhammad Thamrin mengatakan, terus mencari formulasi tepat untuk mengatasi masalah tawuran.
Ia mengungkapkan, telah sepakat bersama sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), perangkat daerah setempat, hingga Forkompimda untuk mencari formulasi yang bisa menimbulkan efek jera bagi para pelaku tawuran.
Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Muhammad Thamrin. (dok.DDJP)
Dengan demikian, kasus tawuran dapat ditekan. “Kita banyak pihak kok yang peduli, masyarakat juga udah jenuh melihat tawuran seperti ini. Bahkan banyak yang takut, gunda, gelisah,” ujar Thamrin, Senin (3/2).
Menurut dia, sanksi pencabutan Kartu Jakarta Pintar (KJP) kepada peserta didik yang kedapatan tawuran belum optimal membuat efek jera.
“Pemerintah sudah bagus mencabut KJP, tapi lagi-lagi tawuran ini terjadi,” kata dia.
Oleh arena itu, sambung Thamrin, harus ada kerja bersama dengan TNI, Polri, Satpol PP, PPSU, lurah, camat, dan dewan.
“Coba duduk bersama mencari formula,” ungkap Thamrin.
Salah satu caranya yakni membuat piket rutin di lokasi rawan tawuran. Sebab, call center hanya bersifat menerima laporan saja, tidak bisa melakukan pencegahan.
“Kita tahu di mana ada titik-titik tawuran. Makanya di situlah di tempatkannya orang-orang dibuat piket saja. Karena call center itu hanya menerima laporan dari masyarakat,” tandas Thamrin. (gie/df)