DPRD DKI Jakarta mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan berbagai upaya dalam rangka menekan inflasi.
Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengatakan, satu di antaranya upaya yang bisa dilakukan dengan membentuk kawasan aglomerasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Namun, pembentukan kawasan aglomerasi selama itu difokuskan untuk memudahkan pengelolaan masalah-masalah klasik. Seperti transportasi, sampah, dan banjir.
Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin. (dok.DDJP)
Dalam audiensi Bank Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta dengan DPRD, kawasan aglomerasi dapat dikembangkan untuk menjaga ketahanan pangan di Jakarta.
“Ternyata dari paparan Bank Indonesia untuk menekan inflasi bahwa aglomerasi itu diarahkan ke arah pangan,” ujar Khoirudin di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (13/1).
Ia berharap, Jakarta selain menjadi pusat pertumbuhan dan hunian juga dapat dimanfaatkan menjadi wilayah yang mampu menyuplai berbagai kebutuhan pokok. Termasuk pusat pengolahan dari kebutuhan pokok tersebut.
DPRD DKI Jakarta, lanjut Khoirudin, siap bersinergi dengan Pemprov DKI Jakarta UNTUK menjaga stabilitas pangan. Sehingga, intervensi pengendalian inflasi pangan dapat berjalan dengan baik.
“Tingkat inflasi kemudian pertumbuhan ekonomi ini informasi yang sangat penting yang perlu kita dapatkan,” kata dia.
Melansir data Badan Pusat Statistik (BPS) Jakarta, pada Desember 2024 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Jakarta sebesar 1,48 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,69.
Tingkat inflasi month to month (m-to-m) di bulan Desember 2024 sebesar 0,37 persen dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) Desember 2024 sebesar 1,48 persen.
Dari 11 kelompok yang membentuk angka inflasi bulanan, penyumbang terbesar pertama berasal dari makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 0,26 persen dan inflasi 1,33 persen.
Penyumbang inflasi berikutnya terkait kesehatan dengan inflasi 1,03 persen dan andil cukup tinggi, yakni 0,03 persen. (yla/df)