Komisi B DPRD DKI Jakarta merekomendasikan agar Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi memperbanyak lokasi Bursa Kerja (Job Fair).
Rekomendasi itu dibacakan Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta Muhammad Lefy dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) laporan hasil konsultasi komisi terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun 2026.
“Meningkatkan efektivitas Job Fair agar lebih banyak menyerap tenaga kerja dengan inovasi. Seperti Job Fair online dan memperbanyak lokasi pelaksanaan,” ujar Lefy, Senin (11/8).
Ia menjelaskan, rekomendasi itu bertujuan untuk menekan tingginya angka pengangguran di Jakarta.
Sebab menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta pada Februari 2025, tercatat sebanyak 338 ribu orang tidak bekerja.
Tingkat pengangguran DKI Jakarta secara persentase mencapai 6,18 persen atau meningkat 0,15 persen bila dibandingkan periode yang sama di tahun 2024, yakni berada pada angka 6,03 persen.
Selain memperbanyak lokasi Job Fair, Komisi B juga mengimbau Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi memperbesar kuota pelatihan di setiap wilayah.
Harapannya agar banyak warga yang bisa meningkatkan kemampuan (skill) nya sesuai kebutuhan perusahaan.
Lalu, membantu peserta latihan agar memiliki sertifikat keahlian dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk mempermudah saat mendaftar pekerjaan.
“Meningkatkan kapasitas pelatihan, sertifikasi BNSP, dan membuat database penempatan kerja setelah pelatihan,” ungkap Lefy.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu juga mengungkapkan agar Pemprov memperbanyak Mobile Training Unit (MTU).
Tujuannya agar pelatihan yang diberikan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi bisa merata. Menjangkau seluruh wilayah.
Dengan begitu, masyarakat akan merasakan manfaat MTU. “Meningkaikan kapasitas MTU yang didukung sarana dan prasarana yang baik,” pungkas Lefy. (gie/df)