Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menegaskan, pelatihan kerja sangat penting untuk mengurangi angka pengangguran di Jakarta. Saat ini, angka pengangguran telah melebihi batas toleransi, yakni di atas 3 persen.
Menurut dia, peningkatan serapan tenaga kerja di dalam negeri maupun luar negeri dapat menjadi solusi menekan angka pengangguran.
Bahkan mampu mengurangi dampak sosial yang ditimbulkan. “Jika tidak segera diatasi, pengangguran yang tinggi dapat berdampak pada peningkatan kriminalitas dan masalah sosial lainnya,” ujar Khoirudin, Jumat (21/2).
Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin. (dok.DDJP)
Koordinator Komisi C DPRD DKI Jakarta itu menceritakan pengalaman saat menghadiri SelectUSA di Amerika Serikat 2024. Gubernur Guam secara langsung meminta 5.000 tenaga kerja dari Indonesia.
Hal itu menunjukkan bahwa permintaan tenaga kerja sangat besar. Namun tantangan utama adalah memastikan warga Jakarta memiliki keterampilan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
Karena itu, Khoirudin terus mendorong Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta lebih intensif memberikan pelatihan kerja.
Seperti pelatihan di Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) di bidang tata busana. Tentunya berpotensi besar di Jakarta. Populasi 10,8 juta jiwa di Jakarta akan berdampak pada banyaknya permintaan memenuhi kebutuhan pakaian.
“Tidak semua orang membeli pakaian jadi di department store. Banyak yang lebih memilih menjahit sendiri. Ini membuka peluang kerja bagi para penjahit terampil,” tutur Khoirudin.
Jika setiap individu sukses di bidang keterampilan, mempegaruhi perkembangan usaha. Dengan demikian, rekrutmen tenaga kerja akan lebih banyak.
Pelatihan kerja mampu menciptakan tenaga kerja siap pakai. Termasuk memunculkan wirausahawan baru yang membuka lapangan kerja bagi orang lain.
“Inilah yang kita harapkan terjadi di Jakarta. Tenaga kerja terampil dan lapangan pekerjaan yang terus tersedia,” tandas politisi PKS itu.
Melalui program pelatihan yang sesuai kebutuhan industri, diharapkan angka pengangguran di Jakarta dapat terus ditekan. Sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. (all/df)