Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Ia menyatakan, pihaknya sedang fokus pada Program Sekolah Swasta Gratis dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan secara merata bagi seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Saat ini, eksekutif sedang menyusun kajian dan regulasi yang mendukung pelaksanaannya,” ujar Teguh dalam rapat paripurna di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (11/11).
Teguh menuturkan, berkomitmen memenangi pemadanan data. Hal itu menjawab Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PKB, Fraksi Partai Demokrat-Perindo dan Fraksi PSI terkait bantuan sosial (Bansos) berupa Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Mahasiswa Unggul (KJMU).
“Berdasarkan pemadupadanan data penerima manfaat dengan verifikasi dan evaluasi DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial -red) serta P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem-Red) secara berkala,” kata Teguh.
Terkait penerapan program pemerintah pusat dalam hal pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG), Pemprov DKI masih menunggu petunjuk pelaksanaan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah pusat.
“Pemprov telah melakukan uji coba program ini melalui program Pemberian Makanan Tambahan berupa produk makanan berbahan pangan lokal tinggi protein hewani, dengan melibatkan UMKM,” kata Teguh.
Ia juga menyetujui usulan dan dorongan dari Fraksi PKS, Fraksi Partai PDI Perjuangan, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi Partai Golkar dan Fraksi PSI untuk meningkatkan akses kepemilikan hunian layak, aman, dan terjangkau.
Seperti penyediaan rumah susun sewa (Rusunawa) bagi masyarakat Jakarta yang belum memiliki rumah dan masuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
“Eksekutif juga mengembangkan pembangunan rumah tidak layak huni melalui perbaikan rumah dan konsolidasi tanah, bekerjasama dengan para pemangku kepentingan dan BPN,” tutur Teguh.
Ia menegaskan, Pemprov DKI terus berupaya mengentaskan gizi buruk (stunting) di Jakarta. Di antaranya dengan mengalokasikan program Pemberian Makanan Tambahan (PMT).
“Pemberian Makanan Tambahan berupa produk makanan berbahan pangan lokal tinggi protein hewani,” kata Teguh.
Terakhir, ungkap dia, saat ini Pemprov telah melakukan berbagai upaya untuk peningkatan pajak daerah.
Salah satunya dengan kebijakan pengembangan digitalisasi pelayanan pemungutan pajak daerah dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat sebagai wajib pajak.
“Peningkatan kepatuhan melalui pemanfaatan teknologi sistem perpajakan, joint program, dan penegakan hukum,” tukas Teguh. (yla/gie/df)