Komisi D DPRD DKI Jakarta mendorong Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta segera menginventarisir sisa lahan sepanjang 16,52 kilometer yang akan dibebaskan untuk melanjutkan Program Normalisasi Sungai Ciliwung. Dengan demikian, upaya penanggulangan banjir terus berjalan.
Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike usai rapat bersama eksekutif dalam rangka pembahasan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2026, Rabu (14/5).
Berdasarkan informasi, ungkap Yuke, penyelesaian normalisasi Sungai Ciliwung tidak bisa secara parsial.
Pembebasan lahan di sepanjang Sungai Ciliwung menjadi hal utama yang harus diselesaikan.
“Selesaikan dulu normalisasi Sungai Ciiliwung, nanti baru bisa mengurangi 30-40 persen banjir yang ada di Jakarta. Jadi itu yang menjadi prioritas,” ujar Yuke di Gedung DPRD DKI Jakarta.
Yuke mengungkapkan, proses pembebasan lahan ditargetkan tuntas pada 2027.
Pasalnya, mengacu pada keputusan dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU), proses pengerjaan normalisasi Sungai Ciliwung dimulai pada 2027-2028.
Pembagian tugas dari program normalisasi Sungai Ciliwung, lanjut Yuke, Pemprov DKI Jakarta berkewajiban melaksanakan pembebasan lahan dari warga yang terdampak.
Sedangkan Kementerian PU mengeksekusi normalisasi sungai.
“Kalau memang mau ngejar tahun 2027-2028 sudah pembangunan diawal, berarti pembebasan lahannya harus sudah selesai tahun 2027. Anggarannya cukup besar diperlukan,” jelas Yuke.
“Jadi prioritasnya dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah sepakat membantu menyelesaikan permasalahan banjir di Jakarta,” tambah dia.
Sementara itu, Kepala Dinas SDA DKI Jakarta Plt Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Ika Agustin Ningrum memastikan, 2025-2027 akan memprioritaskan Proyek Strategis Nasional (PSN), satu di antaranya Program Normalisasi Sungai Ciliwung.
PSN tersebut meliputi pembangunan polder, penataan sungai, dan pembebasan lahan.
Ika juga mengatakan, Dinas SDA bersama Kemernterian PU dan Kementerian ATR BPN menargetkan penyelesaian normalisasi Sungai Ciliwung pada 2028.
“Paling enggak kita selesai dulu lah di lima tahun masa legasinya Komisi D,” jelas Ika.
“Harapannya kalau nonmanasi Kali Ciliwung selesai, mudah-mudahan persoalan banjir 30-40 persen aliran di Sungai Ciliwung, InsyaAllah bisa teratasi,” pungkas Ika. (apn/df)