Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Nabilah Aboe Bakar Alhabsyi, menilai regenerasi Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) sebagai kebutuhan mendesak. Terutama dalam penanganan banjir.
Namun, kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat menjadi tantangan tersendiri dalam proses rekrutmennya.
“Saya setuju jika regenerasi PJLP menjadi kebutuhan mendesak, terutama dalam hal penanganan banjir yang efektif. Saat ini, banyak tenaga PJLP, terutama di sektor pasukan biru dan kuning yang sudah memasuki usia lanjut, sementara tantangan banjir di Jakarta semakin kompleks,” ujar Nabilah.
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Nabilah Aboe Bakar Al-Habsyi. (dok.DDJP)
Menurut dia, regenerasi harus menjadi bagian dari kebijakan jangka panjang agar tidak terjadi kekurangan tenaga kerja di lapangan.
Salah satu solusi yang bisa diterapkan adalah rekrutmen bertahap serta optimalisasi tenaga muda yang memiliki stamina lebih baik untuk kerja lapangan.
Terkait efisiensi anggaran, politisi dari Fraksi PKS itu memahami kebijakan menjadi tantangan dalam regenerasi PJLP. Namun, ia menekankan, efisiensi tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kebutuhan tenaga baru.
“Arahan pusat terkait efisiensi anggaran memang menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam hal rekrutmen PJLP baru. Namun, ini tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kebutuhan regenerasi,” tegasnya.
Sebagai solusi jangka menengah, legislator kelahiran Jakarta itu mendorong skema rekrutmen yang lebih selektif, peningkatan kapasitas tenaga yang sudah ada, serta pemanfaatan teknologi dalam operasional mereka.
“Artinya, meskipun tidak bisa menambah jumlah PJLP secara langsung, kita bisa memastikan tenaga yang ada tetap efektif dan bisa cepat merespons tantangan yang ada,” tandasnya.
Dengan langkah strategis ini, Sekretaris DPC Srikandi Pemuda Pancasila Jakarta Selatan itu berharap regenerasi PJLP tetap berjalan tanpa mengabaikan prinsip efisiensi anggaran yang ditetapkan pemerintah. (all/df)