Tanggal 1 Juni diperingati sebagai Hari Lahir (Harlah) Pancasila setelah Presiden RI ke-1 Soekarno menyampaikan pidato bersejarah yang berkonsep awal Pancasila dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tahun 1945.
Pada momentum tersebut, Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Khoirudin mengatakan, upacara bendera Harlah Pancasila yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bukan sekedar seremonial.
Namun, lebih menyelami kembali makna dari ideologi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang berakar pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan sosial.
Apalagi, sambung Khoirudin, pada era digitalisasi tersebut banyak informasi menembus batas-batas negara.
Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin. (DDJP/rei)
Bahkan menyebabkan banjir informasi yang tidak lagi bermanfaat pada kesatuan bangsa.
“Nah ini penting untuk menguatkan kembali pemaknaan Pancasila sebagai rumah besar kita untuk menampung seluruh kemajemukan bangsa, suku, agama, budaya, kultur dan karakter,” ujar Khoirudin usai upacara di Halaman Balaikota DKI Jakarta, Senin (2/6).
Khoirudin mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga Pancasila sebagai falsafah dasar berbangsa dan bernegara untuk memajukan pertumbuhan kota.
Sehingga para pemangku kebijakan mampu menjadikan Pancasila sebagai sumber hukum yang ada di Indonesia.
“Inilah yang mempersatukan kemajemukan Indonesia. Sepanjang kita berpegang teguh kepada dasar negara Pancasila sepanjang itu pula Insya Allah kesatuan Indonesia akan kokoh berada di tanah air Indonesia,” jelas Khoirudin.
Sementara Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Rano Karno selaku inspektur upacara berpesan kepada seluruh jajarannya agar terus memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia.
Tentunya hal itu sebagai salah satu dari delapan agenda Asta Cita Presiden RI Indonesia Prabowo Subianto dalam pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
“Mengapa ini menjadi prioritas? Karena kemajuan tanpa arah ideologis akan mudah goyah. Kemajuan ekonomi tanpa pondasi nilai-nilai Pancasila bisa melahirkan ketimpangan,” ujar Rano.
“Kemajuan teknologi tanpa bimbingan moral Pancasila bisa menjerumuskan bangsa dalam dehumanisasi,” pungkas dia. (apn/df)