Para legislator mengapresiasi Satpol PP yang menjaga taman-taman publik terbebas dari praktik pungutan liar (Pungli) dan premanisme.
Apresiasi tersebut juga merupakan tanggapan atas video viral yang menunjukkan praktik Pungli dan premanisme di Taman Literasi, beberapa waktu lalu. Pasalnya, perilaku menyalahi aturan itu meresahkan warga.
Ali Lubis, anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta menegaskan, ketegasan sangat penting menindak praktik premanisme dan Pungli di ruang publik.
“Hal seperti ini harus ditindak tegas ya, Pungli tidak dibenarkan. Apalagi di area publik,” ujar Ali.
Politisi Partai Gerindra itu juga menilai, kehadiran Satpol PP di taman-taman sejauh ini cukup efektif dalam menekan praktik pungutan liar. “Untuk sementara cukup efektif ya,” lanjut dia.
Legislator kelahiran Medan, 9 April 1988 itu juga menyebut, perlu penguatan regulasi dan penganggaran mendukung pengawasan taman secara lebih optimal.
“Ya, saya pikir perlu ya (regulasi dan penganggaran). Nanti kita lihat ke depan,” imbuh dia.
Senada, Bun Joi Phiau juga menyampaikan apresiasinya terhadap langkah Satpol PP dalam menjaga keamanan taman.
“Harusnya sudah cukup (kehadiran Satpol PP) untuk membuat orang-orang berpikir dua kali jika ingin melakukan perbuatan-perbuatan yang menyalahi aturan,” kata politisi PSI itu.
Namun, menurut dia, upaya tersebut perlu ditunjang dengan langkah-langkah lain. Seperti meningkatkan keamanan melalui pemasangan lebih banyak CCTV di area taman.
“Tapi kehadiran mereka (Satpol PP) harus ditunjang. Salah satunya dengan memperbanyak CCTV yang bisa memantau seluk-beluk taman itu,” kata dia.
Dengan langkah-langkah pengawasan dan peningkatan keamanan ini, kedua anggota DPRD berharap taman-taman di Jakarta dapat menjadi ruang publik yang bebas dari pungli dan nyaman untuk masyarakat. (all/df)