Komisi E DPRD DKI Jakarta mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan DKI Jakarta segera merealisasikan sekolah gratis pada tahun 2025.
Demikian ditegaskan Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Muhammad Thamrin usai memimpin rapat di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (8/7).
Thamrin menjelaskan, sekolah gratis menjadi salah satu prioritas Komisi E DPRD DKI Jakarta dalam rapat konsultasi pembahasan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025.
Untuk itu, ia mendorong Dinas Pendidikan DKI Jakarta segera merealisasikan 40 sekolah swasta mitra yang terdaftar dalam program sekolah gratis.
“Hari ini kita membahas tentang yang lebih kita tekankan di Komisi E adalah sekolah gratis karena bagaimanapun juga plotting yang sudah dilakukan 40 sekolah gratis harus direalisasikan 2025,” kata Thamrin.
Dengan sekolah gratis, Thamrin berharap dapat meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat Jakarta.
Khususnya bagi mereka yang kurang mampu secara finansial, sehingga mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi.
Selain itu, melalui sekolah gratis juga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara.
Melalui sekolah gratis juga dapat menjadi solusi untuk masalah-masalah yang kerap terjadi pada Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).
“Adapun 2026 tidak boleh lagi ada kisruh tentang SPMB, KJP karena semuanya harus 2026 kita rekomendasikan di Banggar gratis gaboleh lagi ada cela-cela apapun kita minta sekolah gratis,” kata dia.
Ia mendorong Dinas Pendidikan DKI Jakarta segera mensosialisasikan terkait program 40 sekolah gratis untuk jenjang SD, SMP, dan SMA/SMK.
Tujuannya, memberikan informasi kepada masyarakat dan pihak sekolah mengenai mekanisme program, manfaatnya, serta prosedur yang harus diikuti.
Melalui sosialisasi, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan program ini dengan baik dan tujuan program untuk meningkatkan akses pendidikan dapat tercapai.
“Harus disosialisasikan, karena 40 sekolah gratis juga masih rendah peminatnya karena sosialisasinya belum,” kata Thamrin.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana menjelaskan, rencana 40 sekolah swasta akan menampung 14.905 peserta didik.
Ia pun akan segera mengundang 40 sekolah swasta yang terdaftar dalam program sekolah gratis untuk menjelaskan terkait mekanisme sekolah gratis di Jakarta.
“Mengundang 40 sekolah itu untuk dijelaskan,” kata dia.
Saat ini, Dinas Pendidikan DKI Jakarta bersama Biro Hukum DKI Jakarta tengah membahas terkait regulasi sekolah gratis.
“Pergub sudah melalui harmonisasi dengan Kemendagri sudah dan ini sedang dibahas kembali dengan teman-teman biro hukum,” tukas Nahdiana. (yla/df)