Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Ima Mahdiah mengatakan, penanganan banjir menjadi salah satu program kerja yang harus diprioritaskan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov).
Demikian diungkapkan Ima dalam pembahasan hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait Raperda tentang APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025.
Menurut Ima, alokasi anggaran yang telah disetujui untuk penanganan banjir dinilai cukup besar. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025, khusus untuk penanganan banjir sebesar Rp5,6 triliun.
“Anggaran Tahun 2025, penanganan banjir menjadi salah satu anggaran terbesar. Catatannya untuk ke depan harus dipersiapkan secara serius,” ujar Ima di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (24/12).
Ima mengimbau agar Pemprov lebih selektif dalam memilih konsultan, khususnya terkait penanganan banjir. Pasalnya, terdapat penanganan banjir tidak tuntas di Kelurahan Duri Kepa.
“Ke depan perlu diperhatikan lagi konsultan abal-abal atau konsultan profesional. Kalau konsultan yang benar-benar pasti ingin Jakarta beres dari banjir,” tambah dia.
Ia berharap, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air (SDA) dapat lebih berkomitmen untuk memprioritaskan penanganan banjir pada Tahun 2025.
“Untuk ke depan persiapan tahun anggaran 2025, karena kita juga mau dengan pemerintahan baru dapat lebih maksimal,” pungkas dia. (apn/df)