Susun LKPD Tahun 2021, Sekretariat DPRD Utamakan Asas Kepatutan dan Kewajaran 

March 10, 2022 2:58 pm

Sekretariat DPRD (Setwan) Provinsi DKI Jakarta terus berkomitmen dalam menjalankan kepatutan dan kewajaran terhadap hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2021.

Sekretaris DPRD DKI Firmansyah mengatakan, bahwa tercatat hasil pemeriksaan kepatuhan atas belanja barang dan jasa kini sudah dilaporkan sebesar Rp474,36 miliar. Besaran angka ini merupakan tindaklanjut dari 11 butir rekomendasi hasil penelusuran Inspektorat terhadap tata kelola anggaran Sekretariat DPRD sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov DKI.

“Jadi 11 rekomendasi itu semuanya dalam kegiatan Sosper (Sosialisasi Perda) Januari sampai Juni 2021. 4 sudah ditindaklanjuti, 4 masih proses dan 3 belum ditindaklanjuti,” kata Firmansyah usai menghadiri agenda penyampaian progres tindaklanjut hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi DKI tahun 2021 secara virtual, Kamis (10/3).

Sedangkan untuk 3 rekomendasi yang belum ditindaklanjuti, dikatakan Firmansyah, Setwan DPRD DKI terus berupaya mengumpulkan berkas pendukung lapangan seperti hasil notulensi hingga dokumentasi pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Perda (Sosper). Sehingga, pertanggungjawaban penggunaan anggaran dapat terlaksana secara objektif transparan dan akuntabel.

“Karena  ada pengembalian kelebihan pembayaran atas sosper dalam 3 rekomendasi yang belum kita tindaklanjuti itu. Makanya sedang kita periksa dan kita proses, nanti akan kita umumkan secara keseluruhan pada pertemuan berikutnya,” ungkap Firmansyah.

Sementara itu, Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Ahmad Riza Patria terus mengimbau kepada seluruh jajaran SKPD di lingkungan Pemprov DKI agar terus bersikap proaktif dalam melaporkan hasil pemeriksaan secara kepatutan dan kewajaran tanpa terkecuali.

“Kita ingin supaya Pemprov DKI bisa kembali mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) seperti tahun-tahun sebelumnya, dan dalam mewujudkan ini sangat dibutuhkan kerjasasama pelaporan keuangan yang komprehensif dari seluruh SKPD,” tandas Ariza melalui sambungan percakapan virtual. (DDJP/alw)