Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) melaksanakan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi DKI Jakarta, Jumat (10/5).
Ada sejumlah hal yang didiskusikan DPRD Sumut di DPRD DKI Jakarta. Satu tujuannya untuk mensukseskan program kerja di purna jabatan jajaran DPRD Sumut.
“Ada banyak hal yang perlu kita cermati dari DKI mengingat pengalaman-pengalaman, dan lokasi DKI yang berada di pusat pemerintahan,” ujar Wagirin Arman, Ketua DPRD Sumut di gedung DPRD DKI Jakarta.
Beberapa hal yang ingin diketahui DPRD Sumut antara lain mengenai sumber pembiayaan pembangunan, pembangunan yang dilaksanakan oleh kewajiban perusahaan dengan Coorporate Social Responsibility (CSR), teknis mengevaluasi penggunaan APBD, lalu mengendalikan pendapatan dari keuntungan yang diperoleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Jadi karena itu lah kami tertarik untuk belajar banyak dari DKI Jakarta, sebagai pengalaman baru bagi kami di Sumatera Utara. Syukur bisa menjadi acuan kedepan yang lebih baik lagi,” terang Wagirin.
Di lokasi yang sama, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik menjelaskan, sumber utama pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan di DKI Jakarta dari pendapatan pajak. Selain itu, CSR juga memiliki peran, meski kini DKI lebih banyak mengandalkan dana yang bersumber dari pelampauan Koefisien Luas Bangunan (KLB) yang dilakukan suatu perusahaan.
“Contoh Simpang Susun Semanggi (Semanggi II) itu hasil KLB dengan denda perusahaan sebesar Rp300 miliar. Sisanya kita gunakan untuk membenahi trotoar,” tandas Taufik. (DDJP/ans/oki)